• Sabtu, 20 Agustus 2022

Tak Menoleransi Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Sangat Keji, Merusak Masa Depan Korban

- Rabu, 12 Januari 2022 | 20:05 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Dok Setkab)
Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Dok Setkab)

Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan segala upaya untuk menciptakan suasana kondusif yang diperlukan dalam rangka membangun kesepahaman bersama.

“Kami melakukan komunikasi dan dialog dengan berbagai pihak seperti akademisi, para pakar, partai politik, Non-Governmental Organization (NGO), organisasi perempuan dan anak serta organisasi keagamaan untuk membahas isu-isu kontroversial dalam RUU ini," ujar Menteri Bintang.

Menurut Menteri PPPA, pihaknya berupaya mendapatkan persepsi dan kesepahaman bersama untuk menemukan cara lebih lentur dalam memformulasi pengertian dan pengaturan dengan memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak

Pemerintah di saat yang sama juga membangun komunikasi dengan pimpinan Panja, pimpinan Badan Legislatif dan bahkan pimpinan DPR. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi tanggal 4 Januari 2021 yang meminta KemenPPPA  kembali menjalin komunikasi dengan Pimpinan DPR RI. 

"Saya pastikan bahwa sesungguhnya antara pemerintah dan DPR sudah sepakat dan berkomitmen untuk mensahkan RUU TPKS ini,” ungkap Menteri Bintang menegaskan. 

Perasaan Korban

Kemen PPPA juga aktif melakukan dialog dengan pihak-pihak yang masih berkeberatan terkait beberapa pasal dalam RUU TPKS. Tidak segan-segan pihak Kemen PPPA hadir pada forum dimana terjadi penolakan yang sangat keras. Namun pihak Kemen PPPA tetap menunjukan kesediaan untuk bekerjasama, memperhatikan setiap masukan dan pertimbangan. 

Di satu sisi kami juga mengutarakan kondisi di lapangan dimana kami dituntut untuk dengan cepat menangani kasus kekerasan seksual dan kami sendiri tidak bisa mengabaikan dorongan dari masyarakat luas dan khususnya perasaan dari para korban kekerasan seksual yang melaporkan kasus mereka ke Kemen PPPA,” ujar Menteri Bintang seusai mengunjungi korban kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Menurut Menteri Bintang, dengan ditetapkannya RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR pada 18 Januari 2022 akan membawa angin segar bagi rasa keadilan untuk para korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, pihaknya terus mengetuk hati nurani pimpinan dan anggota DPR RI untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. 

Menteri PPPA menjelaskan, RUU TPKS sangat dibutuhkan para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan harkat dan martabatnya. RUU TPKS  ini nantinya bersifat lex spesialis, yaitu mengatur tindak pidana kekerasan seksual. 

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Terkini

X