• Sabtu, 20 Agustus 2022

Tak Menoleransi Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Sangat Keji, Merusak Masa Depan Korban

- Rabu, 12 Januari 2022 | 20:05 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Dok Setkab)
Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Dok Setkab)

“Pencegahan adalah hulu dari semua upaya mencegah kekerasan seksual. Selain itu, keadilan pun harus tegak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Tidak ada toleransi apapun terhadap pelaku kekerasan seksual,” kata Menteri PPPA.

RUU TPKS

Dilansir di laman resmi Kemen PPPA, Menteri Bintang Puspayoga sebelumnya menegaskan pihaknya konsisten untuk terus mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) hingga disahkan menjadi RUU Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan tetap menghormati prosedur dan mekanisme pembahasan di DPR RI. 

Kemen PPPA telah mengawal RUU TPKS ini sejak pembahasan awal dan akan terus mengawal sampai nanti diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan masukan dan pada akhirnya disahkan menjadi UU.

“Kami mengikuti setiap dinamika pembahasan RUU TPKS di DPR. Kami memberikan apresiasi untuk setiap kerja keras DPR, khususnya Badan Legislatif DPR yang telah menunaikan tugasnya merampungkan RUU TPKS, Desember 2021 lalu," ujarnya.

Kemen PPPA pun menyambut baik pernyataan Ketua DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (12/1/2022) hari ini, yang menegaskan bahwa RUU TPKS akan segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada tanggal 18 Januari 2022. 

"Saya yakin keputusan inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Khususnya bagi para korban kekerasan dan penyintas kekerasan seksual. Sebuah penantian panjang sejak tahun 2016 dimana para korban harus menanggung penderitaan karena belum ada kepastian hukum bagi para pelaku," ucapnya.

Apresiasi Kinerja

Secara khusus Menteri Bintang juga mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang secara intensif melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam rangka mempercepat pembentukan UU tentang Penghapusan Kekerasan,” tegas Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun, semakin banyak korban yang membuka suara tentang pengalaman kekerasannya, namun belum merasakan keadilan. Situasi saat ini sudah sangat membutuhkan respon cepat penyelenggara negara untuk segera mendapatkan penanganan yang terpadu dan menyeluruh oleh lintas Kementerian/Lembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Terkini

X