• Sabtu, 25 Juni 2022

Tak Menoleransi Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Sangat Keji, Merusak Masa Depan Korban

- Rabu, 12 Januari 2022 | 20:05 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Dok Setkab)
Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Dok Setkab)

JAKARTA: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan pemerintah tak menoleransi kekerasan seksual macam apa pun karena merupakan kejahatan yang sangat keji dan dapat merusak masa depan korban. 

“Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sangat keji dapat berdampak terhadap mental, fisik, dan merusak masa depan korban. Kita tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apa pun,” ungkap Menteri Bintang dalam keterangan resminya, Selasa (11/1/2022).

Secara khusus Menteri PPPA mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang meminta perguruan tinggi di Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. 

Menteri Bintang mendukung upaya pembentukan Satuan Tugas tersebut sebagai percepatan terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Oermendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Saya mengharapkan kampus di seluruh Indonesia dapat segera membentuk Satuan Tugas tersebut sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,” kata Menteri PPPA. 

Sebagai lingkungan pendidikan tinggi, menurut Menteri PPPA, kampus sudah sepatutnya menjadi tempat yang bersih dari segala tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menurunkan kualitas pendidikan dan menjauhkan dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Aksi Bersama

Menteri PPPA menjelaskan pencegahan kekerasan seksual tidak hanya di lingkungan kampus tetapi harus menjadi aksi bersama oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, institusi pendidikan, lingkungan perkantoran, tiap keluarga dan setiap individu. 

Menteri meminta semua pihak harus menjadikan pencegahan sebagai hulu dalam melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual. Seiring dengan pencegahan, Menteri menekankan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menimbulkan efek jera. 

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Terkini

287 PMI Ke Jepang Melalui Program G to G 

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:20 WIB
X