• Selasa, 25 Januari 2022

UU Cipta Kerja Berlaku, Pengaturan Pengupahan Tetap Berlaku

- Kamis, 2 Desember 2021 | 23:34 WIB
Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)

JAKARTA: Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyebutkan masih berlakunya UU Cipta Kerja, sebagaimana disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Maka, seluruh materi, substansi, serta aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan MK.

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," jelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Dikemukakannya, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan, yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini, harus tunduk pada aturan itu, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

"Karenanya, saya kembali minta pada semua pihak khususnya para Kepala Daerah, untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan, dalam PP itu tidak hanya mengatur tentang UM saja. Tapi, juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan pengusaha," tutur Menaker.

Lebih lanjut, dia menerangkan, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh, yang tidak boleh dibayarkan upah/ gajinya di bawah nilai UM, yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi

"Atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi," ujarnya.

Dalam penetapan UMK, lanjutnya, Gubernur dapat minta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021, ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak makin melebar. "Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah," ujarnya. Akhirnya, berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Terkini

Warga Diimbau Bantu Turunkan Angka Penularan Covid 19

Selasa, 25 Januari 2022 | 00:29 WIB

Warga Pedesaan Lwbih Makmur Dibanding Warha

Senin, 17 Januari 2022 | 21:48 WIB
X