Dr Anwar Husin SH MM: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sah Jika Dikehendaki Mayoritas Rakyat

SUARAKARYA.ID: Gagasan  memperpanjang masa jabatan presiden  tiga periode  masih terdengar bahkan menguat. Hal ini dilatarbelakangi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 73.2 persen versi Polltracking Indonesia.

Selain itu, alasan lain perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode kondisi Indonesia sedang masa pemulihan di era pandemi  Covid 19. Program kinerja Presiden pada saat pademi juga tidak maksimal sehingga perlkool u ada perpanjangan agar semua program bisa dilaksanakan secara penuh.

Berdasarkan pemikiran itu munculah gagasan perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi. Wacana ini, bertindak lanjut akan ada penundaan   Pemilu 2024. Perlu juga  ada amandemen terhadap UUD 1945. Beberapa pakar hukum tata negara menilai, amandemen konstitusi akan banyak hambatan terutama hambatan dari masyarakat yang kontra.

Perpanjangan masa jabatan presiden dianggap menghianati semangat perjuangan reformasi yang dahulu diperjuangkan untuk melawan kekuasaan yang otoriter. Pakar hukum pidana  yang  juga Ketua Umum Relawan Jokowi Militan 34, Dr Anwar Husin SH MM tak sependapat bila perpanjangan masa jabatan presiden dianggap menghianati semangat reformasi.

Baca Juga: Uji Materil UU Pilkada Bakal Disusul Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden?

Banyak program-progam Jokowi mendapat apresiasi oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tetapi perpanjangan itu harus mengikuti prosedur dan tidak melanggar UU. Artinya kalau perpanjangan jabatan Presiden itu mau diwujudkan maka harus ada amandemen UUD 1945.

Anwar mengatakan, amandemen  bisa ditindak lanjuti jika mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan. Apalagi amandemen yang diusulkan  untuk keselamatan dan kemajuan negara.