PDIP Jakarta Utara Sarankan Pj Gubernur Gencarkan Pelayanan Publik dan Komunikasi Digital

SUARAKARYA.ID: Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, salah satu unsur penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan langsung.

Masyarakat Kota Jakarta sebenarnya cukup kritis dan kreatif serta responsif terhadap perbaikan kotanya. 

Sebagai Metropolitan yang selalu bergerak 24 jam sehari, 7 hari seminggu, justru membuat pemangku kebijakan publik lebih membuka diri pada masukan-masukan warganya.

Baca Juga: Refleksi Kinerja 5 Tahun, Fraksi PDIP DKI Jakarta Beri Rapor Merah Gubernur Anies

Sejalan dengan itu, Brando Susanto, sebagai warga Jakarta mengusulkan agar Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih membuka akses komunikasi publiknya.

Menurut Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara itu, Jakarta sebagai kota Metropolitan , harusnya terbuka untuk semua lapisan masyarakat untuk mengakses kinerja Gubernur. 

"Tidak cukup lah hanya buka front desk di Balai kota, perlu juga share nomor langsung Gubernur, juga sosmed yang akan selalu direspon," ujar Brando usai acara Media Gatrering  Laporan Kerja Politik DPRD F-PDIP kinerja Pemprov 2022. di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Baca Juga: FPDIP DPRD DKI Kecewa Gubernur Anies Tidak Bangunan Rumah Untuk Warga Miskin

Brando mengatakan, melayani masyarakat Jakarta yang 10 juta lebih dengan APBD 80 triliun, harus memiliki sosok gubernur yang betul-betul melayan publik.

Sudah bagus tugas seorang gubernur melayani dan memberi akses yang luas kepada rakyat Jakarta.  "Apalagi penggunaan internet, sosmed, WhatsApp, telegram dan sebagainya sudah masuk 10 besar kota tertinggi di dunia. Komunikasi pejabat publiknya jangan konvensional dan priyayi," ucapnya.

Diluar dari itu, tambah Ketua DPD TMP DKI Jakarta itu,  Jakarta harus sudah mulai membenahi pengelolaan sampah di Ibu Kota. 

Baca Juga: DPRD DKI Dukung Anggaran yang Wajar dalam Persiapan Atlet DKI Menuju PON XXI/2024

"Kita dengan 11,25 juta jiwa pasti menyisakan sampah rumah tangga yang begitu banyak. Jakarta harus berdiri di atas kaki sendiri dalam pengelolaan sampah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono mengatakan, fraksinya secara konsisten mendorong partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui giat lapangan, resap aspirasi (reses), dan sosialiasi Perda.

FPDI juga melihat momentum akhir tahun ini sebagai waktu yang telat untuk kembali mengingatkan kembali kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada 3 hal yang perlu segera dilakukan berkaitan dengan permasalahan di Jakarta.

Baca Juga: Prasetio Paling Berpeluang Pimpin DPRD dan DPD PDIP DKI

“Kami masih ingat amanah dari Pak Jokowi untuk Pak Heru untuk segera menyelesaikan normalisasi sungai, mengejar integrasi transportasi, dan terakhir melakukan antisipasi resesi di Jakarta,” ujar Gembong.

Fraksi terbesar di DPRD DKI ini  juga mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di Jakarta dengan mengadakan berbagai acara dialog dan konsultasi dengan masyarakat. ***