• Selasa, 31 Januari 2023

Komisi I DPR Dukung RKUHP Segera Tuntas

- Senin, 28 November 2022 | 15:31 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Krisantus Kurniawan (istimewa )
Anggota Komisi I DPR RI Krisantus Kurniawan (istimewa )

SUARAKARYA.IDKomisi I DPR mendukung penuntasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada Desember 2022 sehingga dapat segera diterapkan.

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Krisantus Kurniawan penuntasan RKUHP menjadi UU dalam Paripurna pada Desember 2022 menjadi penting bagi bangsa Indonesia yang selama ini masih menggunakan produk hukum berasal dari masa kolonial.

“Karena pertahanan membutuhkan acuan hukum yang tegas dan tidak membuat keraguan aparat negara dalam bertindak. Demikian pula arus informasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di dalam masyarakat yang demokratis dan sangat terbuka,” tuturnya dalam diskusi daring akhir pekan lalu.

Baca Juga: Jelang Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Berisi Warna-warni Kontroversi

Dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator (NGOBRAS) bertajuk ‘Antihoaks RKUHP’ selain Krisantus Kurniawan hadir Dr. Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo dan Dr. Kurnia Setiawan, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara (Untar).

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat I tersebut menampik tudingan bahwa RHUKP mendorong negara semakin otoritarian dan represif justru sebaliknya RKUHP adalah produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perubahan masyarakat, perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern.

Baca Juga: Gencar Sosialisasikan RKUHP di Wilayah 3T, Kemenkominfo: Banyak Hal Baru yang Perlu Diketahui Publik

“Nah, KUHP peninggalan Belanda yang berlaku saat ini memiliki kecenderungan menghukum, tidak memiliki alternatif sanksi pidana serta belum memuat tujuan dan pedoman pemindanaan. Jadi justru RKUHP yang diributkan sekarang ini justru produk hukum modern,” tuturnya.

Senada dengan Krisantus, Dr. Hasyim Gautama memaparkan tudingan tanpa dasar tentang RKUHP marak beredar di media sosial (medsos) dan bukan tidak mungkin karena keengganan melakukan konfirmasi dianggap sebagai kebenaran.
“Kominfo sebagai Kementerian yang memantau arus informasi di media massa maupun internet menemukan salah satu hoaks tentang RKUHP adalah soal hukuman mati, ini informasi yang beredar di medsos dan cukup masif,” tuturnya menjawab pertanyaan salah satu peserta.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tuan Guru Kocak ini Pimpin DPD Bamusi NTB

Selasa, 24 Januari 2023 | 18:59 WIB
X