Pengamat Kebijakan Publik Desak Pemerintah Mengevaluasi Keberadaan Komisi Informasi

SUARAKARYA.ID:  Komisi Informasi menjadi salah satu lembaga sampiran negara yang menurut beberapa kalangan mendesak untuk dievaluasi agar mampu menjalankan tugasnya mendorong pengelolaan lembaga publik yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai cita-cita demokrasi.

Demikian disampaikan oleh Bobby Adithyo Rizaldi (Komisi 1 DPR), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik) dan Freddy H Tulung (Praktisi Komunikasi & Kebijaksanaan), dalam kegiatan bincang media untuk Keterbukaan Informasi, Rabu (23/11/2022).

Pada keterangan tertulis diterima Suarakarya.id secara tertulis, Kamis (24/11/2024) menyebutkan sejak undang-undang keterbukaan informasi dimunculkan, publik memiliki harapan besar akan berkembangnya keterbukaan informasi badan-badan publik.

Hadirnya Komisi Informasi yang bagian dari undang-undang tersebut merupakan upaya percepatan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan badan-badan publik yang lebih terbuka dan akuntabel, harapan percepatan demokratisasi menjadi lebih tinggi dengan partisipasi publik.

Baca Juga: Kementan Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi untuk Ketahanan Pangan Nasional

Namun harapan publik tersebut menjadi terlihat berat bila melihat stagnasi indeks keterbukaan informasi dan indeks demokrasi saat ini. Peran dan optimalisasi Komisi Informasi menjadi pertanyaan banyak pihak karena dianggap kurang informatif dan komunikatif.

Beberapa ketidakoptimalan kinerja Komisi Informasi diantaranya tak lepas dari isu kurang harmonisnya hubungan antar beberapa komisioner yang memiliki kepentingan, pemanfaatan fasilitas kedinasan Lembaga, hingga soal etika kunjungan kedinasan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

Baca Juga: Dokumen Pro Justitia dan Keterbukaan Informasi Publik

Belum lagi isu jabatan ganda yang beberapa waktu lalu juga sempat menjadi perbincangan beberapa khalayak.