• Senin, 28 November 2022

Diskusi Terbatas, HR Chotibi Ahyar: Pj Gubernur Harus Open Terhadap Kepentingan Masyarakat Betawi

- Jumat, 7 Oktober 2022 | 05:11 WIB
Diskusi terbatas mengawal keputusan DPRD terkait  usulan Pj Gubernur DKI di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2022).
Diskusi terbatas mengawal keputusan DPRD terkait usulan Pj Gubernur DKI di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2022).

 

 



SUARAKARYA.ID: Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar HR Chotibi  Achyar mengharapkan  penjabat  (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden  Joko Widodo menggantikan Anies Baswedan periode 2022-2024, hendaknya open ( perhatian) terhadap kepentingan masyarakat Betawi,  warga asli  Provinsi DKI Jakarta.

Jangan sampai seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selama lima tahun terakhir dinilai kurang open atau perhatian terhadap masyarakat Betawi.

Baca Juga: Kalangan Pengusaha HIPPI Harapankan PJ Gubernur DKI Sosok Pro Dunia Usaha dan Paham Jakarta


"Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta lima tahun terakhir kurang open atau perhatian terhadap kepentingan warga Betawi. Salah satu buktinya,  adalah pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi sampai Anies  berakhir masa jabatannya belum dibuat Peraturan Gubernur (Pergub-nya). Akibatnya, Perda tersebut tidak dijalankan dengan baik. Warga Betawi banyak yang kecewa perihal  ini," ujar HR Chotibi Achyar usai menjadi nara sumber diskusi  terbatas dengan tema mengawal Keputusan DPRD terkait Pj Gubernur di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2022).

Baca Juga: Hasil Voting DPRD DKI, Ini Tiga Nama Calon PJ Gubernur

Pria berkumis yang akrab disapa Haji Beceng ini menambahkan, banyak sekali kepentingan warga Betawi yang kurang  diakomudasi.

"Perda itu kan produk politik dari DPRD. Mestinya mendapat prioritas dibuatkan Pergub-nya, sehingga menjadi petunjuk pelaksana (juklak) pemberlakuan Perda No 4 Tahun 2015," kata Chotibi Achyar.

Politisi  Beringin ini menambahkan, bahwa keputusan usulan tiga nama calon PJ yakni, Heru Budi Hartono, Marullah Matali dan Baktiar yang sudah diusulkan ke Mendagri, dan akan dipilih oleh Presiden, melaksanakan hak prerogatif Jokowi.

Baca Juga: Bila Heru Dipilih Pj Gubernur, Komunikasi Istana-Balai Agung Lebih Solid Dan Pembangunan Efektif

"Kita berharap PJ Gubernur yang dipilih Presiden nanti  adalah orang Betawi yang punya pengalaman, rekam jejak yang baik, integritasnya teruji," kata Chotibi Achyar menambahkan.

Diskusi terbatas terkait Pj Gubernur DKI Jakarta di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2022).


Sebagai nara sumber  lain dalam diskusi terbatas itu yakni  Gilbert Simanjuntak  (anggota Fraksi PDIP), Syarif ( anggota Fraksi Gerindra) dan tampil menjadi penanggap Hendra Setiawan, Ervan Purwanto, dan pengantar diskusi Ajie Rimbawan.

Baca Juga: Aktivis Sebut Heru Budi Tepat Ditunjuk Sebagai Pj Gubernur DKI

Sementara itu, Ajie Rimbawan kepada wartawan menyimpulkan dari diskusi ini antara lain,

1. Representasi suara dukungan kandidat  Pj Gubernur terlihat dari perwakilan rakyat yang ada di 9 fraksi DPRD.

2. Harus dipilih figur yang tepat agar tidak menimbulkan  gesekan,  serta dapat membangun komunikasi dengan legislatif.

3. Polarisasi timbul bila kandidat PJ Gubernur mewakili kelompok tertentu serta membawa kepentingan kelompok tertentu pula.

4. Sesuai aspirasi DPRD DKI miliki 9 suara.

5. ASN Pemprov DKI berkarier dari bawah ( Heru Budi dan Matillah Matali) .

6. Dikenal dilingkungan Pemprov DKI serta terbiasa bekerjasama dengan DPRD DKI.

7. Memahami struktur program DKI.

8. Apabila nama rekomendasi PJ yang diusulkan DPRD namun tidak dipilih oleh Presiden,  apa sikap dprd? Tidak ada kewenangan DPRD untuk memaksakan Presiden untuk memilih hasil rekomendasi.

9. Tugas utama PJ Gubernur adalah soal status Jakarta dan revisi UU No. 27 tahun 2007 tentang  Ibu Kota Jakarta/Pemprov DKI.

10. Kepentingan masyarakat Betawi wajib  diakomodir oleh Pj Gubernur terpilih.***

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X