• Kamis, 1 Desember 2022

Bambang Mei Finarwanto: Legitimasi Ciptakan Stabilitas Politik dan Kesejahteraan Rakyat

- Minggu, 2 Oktober 2022 | 17:32 WIB
Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik (Mi6) NTB,  Bambang Mei Finarwanto  ((Suara Karya/Hernawardi))
Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik (Mi6) NTB, Bambang Mei Finarwanto ((Suara Karya/Hernawardi))

SUARAKARYA.ID: Secara umum, para pemimpin pemerintahan dari setiap negara pasti berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan Legitimasi Politik  bagi kewenangannya.

Setidaknya terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting. Pertama, legitimasi mendatangkan kestabilan politik. Kedua, legitimasi membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Pengakuan dan dukungan masyarakat yang luas akan menciptakan pemerintahan yang stabil. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat,” kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik (Mi6) NTB,  Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Minggu (2/10/2022).

Bambang yang pernah sebagai Eksekutif Daerah Walhi NTB dua petiode ini menyatakan, dengan pengakuan dan dukungan masyarakat yang luas tersebut, akan mengurangi pula terhadap apa yang disebutnya “penggunaan sarana paksaan fisik”, sehingga anggaran yang dimiliki pemerintah dapat difokuskan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya dapat membuat perubahan sosial.

 Baca Juga: Prihatin Tragedi Kanjuruhan Malang, Massa Bonek Batal Rayakan Kemenangan Persebaya atas Arema

“Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi politik yang luas dari rakyat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi,” tandas Didu sapaan figure yang dikenal humble ini.

Legitimasilah yang akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan tersebut.

Baca Juga: Menko Polhukam Sebut Tragedi Kanjuruhan Bukan Bentrok Antarsuporter, Biaya RS Ditanggung Pemkab Malang

Sejarah, kata Didu telah membuktikan. Jangankan pemerintahan di era demokrasi seperti saat ini. Pemerintahan yang otoriter sekalipun, tetap memerlukan legitimasi dari masyarakat. Akibatnya, berbagai cara pun dilakukan pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan dan mempertahanakan legitimasi tersebut.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Komisi I DPR Dukung RKUHP Segera Tuntas

Senin, 28 November 2022 | 15:31 WIB
X