• Senin, 28 November 2022

MA Rotasi Massal Pegawai, Pengamat: Cerminkan Semangat Reformasi Hukum

- Jumat, 30 September 2022 | 07:12 WIB
Para pejabat di MA menandatangani  SK rotasi, Kamis (29/9/2022).
Para pejabat di MA menandatangani SK rotasi, Kamis (29/9/2022).


SUARAKARYA ID:  Respon Mahkamah Agung (MA) dalam menyikapi terbongkarnya dugaan korupsi yang melibatkan Hakim Agung non-aktif Sudrajat Dimyati dan sejumlah pegawai dipuji. 

Alih-alih bersikap reaktif atau membela diri, MA secara serius langsung berbenah dengan mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. 

Pengamat hukum Masriadi Pasaribu menilai, sikap MA mencerminkan semangat reformasi hukum di lembaga peradilan sebagaimana diharapkan masyarakat. 

Baca Juga: Respon Saran Ketua KPK Firli Bahuri, MA Langsung Benahi Sistem Peradilan dan Kelembagaan


MA tidak melakukan pembelaan atau memberi bantuan hukum pada hakim dan pegawai yang jadi tersangka KPK," kata Masriadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2022).

Menurut Masri yang pernah mengabdi di Universitas Assyafiiyah mengatakan,  melalui kekuasaan yang dimiliki, MA bisa saja menempuh cara lain semisal mencari-cari celah hukum dari kasus yang terjadi.

 Namun rupanya, kehendak untuk melakukan perbaikan internal tampak begitu kuat di antara pimpinan dan petinggi MA

Baca Juga: Cegah Korupsi, Firli Bahuri Sarankan Eksaminasi Putusan hingga Mutasi Orang Lama di MA


Dia pun menilai tepat langkah-langkah seperti pemberhentian sementara seluruh tersangka, pemeriksaan terhadap atasan langsung para tersangka, peningkatan kerja satuan Tugas Khusus (Satgas) Pengawasan, dan ikrar penguatan Pakta Integritas. 

“Khususnya penerapan rotasi dan mutasi besar-besaran, saya kira ini kabar baik luar biasa dan memang harus dilakukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kasus suap penguruan perkara kasasi gugatan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana melibatkan banyak orang di MA.

Baca Juga: KPK Bakal Memeriksa Ketua MA HM Syarifuddin Terkait Kasus Korupsi Sudrajat Dimyati


Pegawai mulai staf kepaniteraan, hakim yustisial atau panitera pengganti sampai Hakim Agung jadi tersangka KPK. 

“Ini kan kelihatan seperti kelompok ya, mulai dari bawah, tengah sampai atas terlibat, maka harus dipangkas,” ucap Masri.

Dia mendukung kebijakan rotasi dan mutasi pegawai diterapkan secara reguler melalui proses yang transparan dan akuntabel. 

Baca Juga: Penyidik KPK Kembangkan Kasus Suap SD ke Mafia Peradilan Lainnya di MA


Bersamaan itu, upaya pembenahan sistemik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait perlu terus dijalankan. 

“Saya kira sejauh ini MA sungguh-sungguh menjadikan kasus itu momentum perbaikan, tinggal kita lihat sejauhmana konsistensinya,” tuturnya. 

Masri meyakini, jika berhasil menjaga konsistensi kelembagaan di bawah semangat reformasi hukum, maka tak butuh waktu lama bagi MA mengembalikan wibawa dan kepercayaan publik. 

“Harus dikawal semua pihak dari aspek sistem kelembagaan maupun kualitas putusan hakim,” tuturnya. 

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X