• Rabu, 30 November 2022

Mendagri Tito Pastikan Rekrutmen IPDN Transparan-Akuntabel: Minta Ubah Kurikulum Belajar Praja

- Kamis, 29 September 2022 | 17:12 WIB
Mendagri Tito Karnavian didampingi Rektor IPDN Hadi Prabowo pada saat pelantikan Praja Muda telah memastikan rekrutmen IPDN transparan dan akuntabel namun Tito tetap meminta IPDN mengubah kurikulum belajar prajanya (AG Sofyan )
Mendagri Tito Karnavian didampingi Rektor IPDN Hadi Prabowo pada saat pelantikan Praja Muda telah memastikan rekrutmen IPDN transparan dan akuntabel namun Tito tetap meminta IPDN mengubah kurikulum belajar prajanya (AG Sofyan )

 

SUARAKARYA.ID: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan rekrutmen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berlangsung secara transparan dan akuntabel. 

Namun Mendagri Tito meminta IPDN juga mau mengubah dan mengembangkan kurikulum belajar para prajanya. 
 
 
Tito merasa penting menekankan hal ini mengingat kesalahan dalam merekrut praja, 60 persen paling berkontribusi terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya mereka akan pimpin.
 
Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
Baca Juga: IPDN Kampus Jakarta Terima Gedung Laboratorium Prodi Keuangan Publik Dari BUMD Academy DKI

"Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit," tegas Tito.
 
Mantan Kapolri itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang baik.
 
 
Bukan itu saja yang dia inginkan IPDN bisa berubah paradigmanya, Mendagri Tito juga mendorong agar kurikulum IPDN mampu beradaptasi maupun melakukan pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan.
 
"Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book. Kalau pelajaran dasar boleh,' tandasnya.
 
 
Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap Praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.

"Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu-itu saja.  Akan tetapi perlu mendatangkan praktisi, menteri, dan dari Pimpinan TNI dan Polri serta kepala daerah yang sukses. Termasuk juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh praja," jelasnya. ***

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Komisi I DPR Dukung RKUHP Segera Tuntas

Senin, 28 November 2022 | 15:31 WIB
X