Srikandi Golkar Puteri Komarudin Serukan Kawal Penyaluran Subsidi BBM Hingga Bansos

- Selasa, 13 September 2022 | 04:58 WIB
Srikandi Golkar di Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin serukan kawal penyaluran subsidi BBM hingga bansos (AG Sofyan )
Srikandi Golkar di Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin serukan kawal penyaluran subsidi BBM hingga bansos (AG Sofyan )
 
 
SUARAKARYA.ID: Srikandi Golkar Puteri Komarudin serukan kawal penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga program bantuan sosial (bansos).
 
Penegasan Puteri Komarudin menyusul pemerintah yang menyebut selama ini subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan mampu. 
 
 
Data Kementerian Keuangan pun menyatakan hanya 5 persen subsidi bahan bakar Solar dan 20 persen subsidi bahan bakar Pertalite yang digunakan rumah tangga miskin.
 
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengimbau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal penyaluran berbagai subsidi dan bansos agar semakin tepat sasaran.
 
 
“Banyak petani dan nelayan di Daerah Pemilihan (dapil) saya yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM maupun pupuk bersubsidi. Belum lagi persoalan bansos yang sering tumpang tindih. Fakta lapangan ini tentu menjadi tugas besar bagi BPKP dan BPK untuk terus mengawal perbaikan data, tata kelola, akuntabilitas, dan penyalurannya. Termasuk penyaluran bansos yang penting sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat akibat penyesuaian tarif BBM,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPK dan BPKP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
 
Pada kesempatan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan persoalan mengenai BBM bersubsidi maupun bantuan sosial dikarenakan masalah akurasi data penerima.
 
 
“Jadi begitu Covid-19 tahun 2020 kemarin, kami memeriksa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Waktu itu hampir 50 persen datanya tumpang tindih dengan data desa. Tapi itu semua sudah diperbaiki. Walaupun pasti masih ditemukan data yang belum masuk. Makanya dibuka mekanisme untuk mendaftarkan di DTKS oleh Kemensos,” ungkap Yusuf.
 
Lebih lanjut, Yusuf juga mengusulkan agar skema subsidi pada BBM dilakukan langsung kepada pengguna, bukan lagi kepada barang. 
 
 
“Kalau ke barang ini kan siapa aja boleh ambil. Data sekarang mungkin sudah akan dimulai menyasar ke orang. Pertamina juga sudah membuat aplikasi dan sebagainya supaya lebih tepat sasaran,” ujar Yusuf.
 
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif juga menegaskan bahwa BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap anggaran untuk subsidi BBM dan bantuan sosial setiap tahun. 
 
 
“Untuk subsidi khususnya dalam
rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Khususnya untuk menghitung berapa beban subsidi yang seharusnya dibayar pemerintah kepada BUMN operator terkait,” ujar Bahtiar.
 
Kawal Pembangunan Sarana Pendidikan di Daerah
 
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong BPKP untuk terus mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik khususnya di bidang pendidikan.
 
 
“Saya juga mendorong BPKP untuk terus terjun ke lapangan melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal pengawasan atas pembangunan sekolah. Karena di dapil saya saja yang jaraknya hanya 2 jam dari Jakarta saja masih ditemukan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak. Makanya, BPKP harus bisa memastikan anggaran pendidikan memang untuk menunjang kemajuanbdunia pendidikan dan agar tidak disalahgunakan oknum tertentu,” pungkas Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi Karawang dan Purwakarta). ***
 

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Sumber: Liputan langsung narasumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Nasdem Sambangi Golkar, Bahas Apa ?

Rabu, 1 Februari 2023 | 12:20 WIB
X