Presiden Joko Widodo beralasan, kenaikan ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.
"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.
Dengan demikian harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp6.800.
"Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000, kemudian Solar subsidi Rp6.800 per liter," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif mengulangi pernyataan Presiden saat menyampaikan pengumuman kenaikan BBM di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).
Hariara Tambunan memaklumi keputusan pemerintah yang dirasa tidak memuaskan masyarakat ini lantaran subsidi BBM di 2022 telah 3 kali meningkat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502,4 Triliun dan akan meningkat terus.
"Saya sangat sependapat dengan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut subsidi energi bisa membengkak Rp198 Triliun menjadi Rp700 Triliun jika harga Pertalite dan Solar urung naik," tegas Hariara Tambunan kepada suarakarya.id merespon kenaikan BBM yang terhindarkan lagi.
Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI (IKAFEB-UKI) periode 2022-2027 mengatakan tekanan pada harga BBM terjadi karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina.
"Sudah tepat jika pemerintah cepat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp2,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 Juta kepada keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan ke depan. Dengan setiap orang menerima RP 600 ribu, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali," tandasnya.
Baca Juga: Tajuk: Kenaikan Harga BBM Jelang Parhelatan KTT G20
Hariara mrngapresiasi langkah antisipasi lain yang dilakukan pemerintah dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 Triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.
"Bukan itu saja, Pak Jokowi juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 Triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek daring dan untuk nelayan. Saya sebagai kader Golkar respek, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran sesuai juga doktrin Golkar, karya kekaryaan dengan bekerja untuk rakyat Indonesia,” tegas Tokoh Senior Beringin DKI ini.
Baca Juga: Pengamat Ingatkan Subsidi BBM Berpotensi Ciptakan Kesenjangan Sosial Yang Semakin Besar
Artikel Terkait
Ketum Alumni FEB UKI Hariara Tambunan Pertanyakan Kapasitas Masinton Berani Mundurkan LBP
Hipakad Tegak Lurus Komando TNI, Kawal Pancasila Dan NKRI
Wamendag Jerry Resmikan Platform Digital UMKM Hipakad Terkoneksi 80 Negara, Jaga Ketahanan Ekonomi
Harga BBM Naik, Pertalite Jadi 10.000 Rupiah Per Liter Mulai Sore Ini
Dampak Kenaikan Harga BBM Akan Muncul Orang Miskin Baru yang Tak Tersentuh Subsidi