• Selasa, 6 Desember 2022

Subsidi Harus Tepat Sasaran, Fungsionaris Golkar Hariara Tambunan Dukung Penyesuaian Harga BBM

- Minggu, 4 September 2022 | 16:28 WIB
Subsidi harus tepat sasaran, Fungsionaris Golkar yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI (IKAFEB-UKI) Hariara Tambunan mrndukung penyesuaian harga BBM (AG Sofyan )
Subsidi harus tepat sasaran, Fungsionaris Golkar yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI (IKAFEB-UKI) Hariara Tambunan mrndukung penyesuaian harga BBM (AG Sofyan )
 
SUARAKARYA.ID: Subsidi harus tepat sasaran, Fungsionaris Golkar Hariara Tambunan mendukung penuh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
 
Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, untuk Pertalite dan Solar.
 
Jokowi mengatakan keputusan pemerintah ini terkait dengan peningkatan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 

Presiden Joko Widodo beralasan, kenaikan ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga: Hariara Tambunan Terpilih Ketum IKAFEB-UKI 2022-2027 : Pastikan Satu Kesatuan Sinergi Pemerintahan Jokowi

Jokowi sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.

"Yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian," jelas Jokowi.

Dengan demikian  harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp6.800.
 
Baca Juga: Lirik Lagu Bagimu Negeri Ciptaan Kusbini

"Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000, kemudian Solar subsidi Rp6.800 per liter," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif mengulangi pernyataan Presiden saat menyampaikan pengumuman kenaikan BBM di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Hariara Tambunan memaklumi keputusan pemerintah yang dirasa tidak memuaskan masyarakat ini lantaran subsidi  BBM di 2022 telah 3 kali meningkat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502,4 Triliun dan akan meningkat terus.
 
 
Sehingga, katanya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit ini menjadi pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. 

"Saya sangat sependapat dengan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut subsidi energi bisa membengkak Rp198 Triliun menjadi Rp700 Triliun jika harga Pertalite dan Solar urung naik," tegas Hariara Tambunan kepada suarakarya.id merespon kenaikan BBM yang terhindarkan lagi.
 
Baca Juga: Hariara: Buah Kegotong-Royongan, Leadership Airlangga Teruji, Nataru Prokes Aman-Sehat

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI (IKAFEB-UKI) periode 2022-2027 mengatakan tekanan pada harga BBM terjadi karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. 
 
Akibat lonjakan itu, belanja subsidi BBM dan kompensasi energi meroket dari Rp170 Triliun menjadi Rp502 Triliun.
 
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan, APBN berperan sebagai shock absorber di tengah kenaikan harga minyak. 
 
 
Dalam hal ini pemerintah menambahkan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp 152,5 Triliun dalam pagu awal APBN 2022 menjadi Rp 502,4 Triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2022.
 
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, melihat kondisi beberapa tahun terakhir, kenaikan subsidi dan kompensasi terjadi secara dramatis pada 2022. 
 
 
Dalam tiga tahun terakhir anggaran subsidi BBM dan kompensasi tidak mencapai Rp 200 Triliun. Pada 2019 hanya sebesar Rp 144,3 Triliun, 2020 sebesar Rp 199,9 Triliun, dan di 2021 sebesar Rp 188,3 Triliun. 
 
Saat ini anggaran BBM dan kompensasi subsidi sudah menyentuh Rp 502,4 Triliun, bahkan kemungkinan akan melonjak jadi Rp 698 Triliun.
 
 
"Melihat penjelasan Bendahara Negara ini betapa APBN menjadi shock absorber yang begitu sangat besar terhadap guncangan akibat harga BBM subsidi yang terjadi tahun ini," kata Hariara.
 
"Lebih dari tiga kali lipat subsidi dan kompensasi kita alokasikan untuk menahan agar daya beli masyarakat terus terjaga. Ini adalah angka yang sungguh luar biasa,” imbuh alumni Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia ini (UKI) ini.
 
 
Apalagi jelas Hariara, selama ini subsidi BBM tersebut lebih banyak dinikmati orang kaya, ketimbang orang miskin yang seharusnya mendapatkan subsidi. Kondisi itu mudah dijumpai di setiap SPBU. Mobil-mobil mewah banyak yang mengisi BBM-nya dengan BBM subsidi tanpa rasa malu Negeri ini bisa berpotensi bangkrut jika perilaku seperti ini tak disudahi.
 
Wabendum DPP Partai Golkar nantinya, juga berharap ada aturan yang tegas dan sanksi bagi pemilik atau pengguna kendaraan yang boleh dan tidak boleh membeli BBM subsidi. 
 
"Pengaturan itu untuk menjaga supaya alokasi BBM bersubsidi tidak kobol-kobol atau merosot dan habis. Serta tentunya yang substantif adalah untuk keadilan kepada masyarakat rentan hantaman ekonomi," jelas Hariara.
 
 
Pemerintah on the right track 
 
Tokoh pemuda ini menambahkan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang langsung sigap dan cepat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantalan sosial atas pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratannya.

"Sudah tepat jika pemerintah cepat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp2,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 Juta kepada keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan ke depan. Dengan setiap orang menerima RP 600 ribu, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali," tandasnya.

Baca Juga: Tajuk: Kenaikan Harga BBM Jelang Parhelatan KTT G20

Hariara mrngapresiasi langkah antisipasi lain yang dilakukan  pemerintah dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 Triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.

"Bukan itu saja, Pak Jokowi juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 Triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek daring dan untuk nelayan. Saya sebagai kader Golkar respek, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran sesuai juga doktrin Golkar, karya kekaryaan dengan bekerja untuk rakyat Indonesia,” tegas Tokoh Senior Beringin DKI ini.

Baca Juga: Pengamat Ingatkan Subsidi BBM Berpotensi Ciptakan Kesenjangan Sosial Yang Semakin Besar

Pemerintah, kata dia, sudah on the right track memang seharusnya subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Bukan kepada orang kaya. 
 
"Jadi saya sangat mengapresiasi  pengalihan subsidi BBM tersebut uang tepat sasaran sebagai afirmasi kepada rakyat. Negara akan terus hadir di tengah-tengah rakyatnya," pungkasnya. ***

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Liputan langsung narasumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Komisi I DPR Dukung RKUHP Segera Tuntas

Senin, 28 November 2022 | 15:31 WIB
X