• Senin, 3 Oktober 2022

Kuasa Hukum Nilai Putusan Perkara No. 22/G/2022 PTUN Janggal Dan Premature

- Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:50 WIB
Sidang Putusan PTUN terkait perkara pelantihan pengurus Orari di PTNU Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Sidang Putusan PTUN terkait perkara pelantihan pengurus Orari di PTNU Jakarta, Rabu (10/8/2022).



SUARAKARYA.ID: Febry Arisandi, SH,  kuasa hukum  Sugeng Suprijatna-YBØSGF ( Pj Ketua Umum) Orari dan Suryo Susilo, YBØJTR- Sekjen  menilai putusan penolakan Majelis Hakim PTUN Jakarta janggal dan premature.

Febry Arisandi kecewa terhadap putusan Majelis Hakim terkait Surat Keputusan Menkominfo No.575 tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) periode 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021, yang telah disampaikan Putusan Majelis Hakim TUN yakni menolak gugatan para Penggugat tersebut, Rabu (10/8/2022). 

Ia menyatakan bahwa penyampaian putusan tersebut  mengundang kontroversi, dan juga terindikasi adanya keanehan.

Baca Juga: Suryo Susilo Pastikan Anggota Orari Siap Berikan Dukungan Komunikasi Kebencanaan

Sebab, sampai dengan saat ini tim kuasa hukum penggugat belum menerima salinan resmi Putusan PTUN Jakarta dalam Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT.

Namun anehnya, ada pihak yang sudah lebih mengetahui isi putusan tersebut.

Hal itu   disampaikan Febry Arisandi, saat dihubungi  wartawa,  di Jakarta, Jumaat (12/8/2022).

 

Baca Juga: Diduga PMH, Inisiator Sidang Pleno Munas Orari  XI Lanjutan Digugat Ke PN Denpasar

 “Perlu dipahami bahwa agenda Putusan PTUN Jakarta No. 22/G/2022/PTUN-JKT tidak dilaksanakan dalam persidangan terbuka, hanya melalui sistem Electronic Court /Ecourt PTUN Jakarta, sehingga Majelis Hakim dalam sistem Ecourt tersebut tidak membacakan pertimbangan hukum putusannya, hanya mengupload amar putusannya saja,” ujar Febry.

Hal ini, lanjut Febry,  menjadi aneh dan terlalu premature jika ada pihak yang  sudah bisa menilai pokok perkara sebelum mendapat salinan resmi putusan, dan juga mengetahui isi pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menerima salinan resmi putusan.

"Maka patut diduga pihak yang  menilai putusan sebelum menerima salinan putusan tersebut sudah mendapat bocoran putusan dari awal," kata Febry.

Baca Juga: Pj Ketua Umum Orari Pusat Sebut Munas Lanjutan Di Bengkulu Tidak Sah

Hal itu mengingat putusan PTUN ini tidak dibacakan secara terbuka seluruh isi putusannya oleh majelis hakim 

"Apalagi terkesan berusaha menutupi jejak ilegal Munas lanjutan, dan mengabaikan fakta hukum, sehingga  Munas Lanjutan itu bukan hanya cacat hukum, namun juga ilegal karena tidak ada di AD ART Orari," ujar Febry.

“Selanjutnya atas Putusan TUN No. 22/G/2022/PTUN-JKT, Klien kakan terus mencari keadilan demi menjga harkat dan martabat Orari sebaai organisasi hobi yang bersifat mandiri dan non politis, yang dilandasi semangat kekeluargaan,” tutur Febry lagi.

 Sedangkan menyikapi persoalan adanya indikasi kejanggalan dalam putusan hakim tersebut, menurut Febry,  dirinya akan terlebih dahulu membaca lengkap salinan Putusan, dan pelajari isi Putusan tersebut serta akan koordinasi dengan klien.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Sumber: Siaran Pers

Tags

Terkini

Erick Thohir Cawapres Terkuat Bagi Ganjar Pranowo

Senin, 3 Oktober 2022 | 18:44 WIB

R20 Ajak Gotong Royong Wujudkan Tatanan Dunia yang Damai

Jumat, 30 September 2022 | 20:06 WIB
X