• Selasa, 27 September 2022

Pleno PWI Pusat Putuskan PWI Sumbar Dikomandoi Plt Menunggu SK Pengunduran Basril Basyar sebagai ASN

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 11:19 WIB
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari memimpin rapat pleno untuk membahas masalah kepengurusan PWI Sumatera Barat (Humas PWI Pusat)
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari memimpin rapat pleno untuk membahas masalah kepengurusan PWI Sumatera Barat (Humas PWI Pusat)

PD, PRT, KEJ dan KPW merupakan landasan hukum manajemen dan budaya organisasi yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan organisasi-manajemen secara integral dan menyeluruh, sebagai suatu upaya kolektif mewujudkan Tujuan dan Upaya PWI (Bab II Pasal 3 dan Pasal 4).

Dewan Penasehat PWI Pusat berpandangan bahwa dalam menegakkan disiplin organisasi, Pengurus PWI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Baca Juga: Ketua Umum PWI Pusat Sampaikan 3M Peran Insan Pers Dalam Mensosialisasikan UU Keolahragaan Dan DBON

"Lakukan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan elemen2 organisasi dalam menerapkan seluruh ketentuan hukum, etika, dan norma organisasi tersebut sehingga dapat mencegah dan mengatasi berkembangnya masalah dalam penyelenggaraan Konferensi Provinsi," tegas Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Fachri Muhammad.

Sebagai organisasi profesi, masih kata Fachri, PWI mesti memelopori praktik demokrasi berbudaya yang dihidupkan oleh keseimbangan (harmoni) antara kecerdasan dan kearifan. Karena itu, Fachri menegaskan, PWI tidak menolerir pragmatisme politik yang dicemari oleh cara-cara politicking dan apalagi politik transaksional.

"Senafas dengan hal tersebut, berlaku prinsip menyelesaikan semua masalah internal secara internal dengan asas musyawarah dan mufakat," imbuhnya. ***

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Charta Politika: Sandiaga Cawapres Paling Disukai Publik

Kamis, 22 September 2022 | 19:54 WIB
X