• Jumat, 12 Agustus 2022

Diskusi Di Kantor DPD Yogya, LaNyalla: Problem Konstitusi Harus Disikapi sebagai Negarawan

- Kamis, 23 Juni 2022 | 18:19 WIB
Foto: Humas DPD
Foto: Humas DPD

Dikatakan LaNyalla, dirinya tidak mengatakan bahwa UUD 1945 naskah Asli sempurna. Tetapi perubahan besar-besaran di tahun 1999-2002 silam telah membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai grondslag negara ini. Sehingga yang terjadi kedaulatan rakyat dibajak oleh partai politik.  

“Akibatnya sekarang semakin kuat oligarki ekonomi yang menyandera kekuasaan dan memaksa kebijakan berpihak kepada mereka melalui lahirnya sejumlah Undang-Undang yang merugikan rakyat dan menyimpang dari semangat demokrasi dan ekonomi Pancasila,” urainya. 

"Bagi saya, membajak kedaulatan rakyat adalah tindakan durhaka kepada para pendiri bangsa. Durhaka kepada para pahlawan yang merelakan nyawanya. Padahal semua itu mereka lakukan demi kemerdekaan dan demi perwujudan kedaulatan rakyat. Dan demi satu harapan mulia supaya tumbuh generasi yang lebih sempurna dari mereka," ujarnya. 

Tetapi apa yang tumbuh hari ini adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan, agar negara  tunduk dalam kendali mereka. Karena itu, tambahnya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Dengan mengembalikan demokrasi yang selama ini dibajak kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur.

Baca Juga: Di Musda PPAD DKI Jakarta, LaNyalla Sebut Pasal 222 UU Pemilu Penyumbang Ketidakadilan Dan Kemiskinan

“Sehingga tidak ada pilihan bagi saya, untuk terus mendorong kesadaran seluruh elemen bangsa, bahwa kita harus kembali ke Pancasila. Kita harus kembalikan Konstitusi Negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita. Kita harus kembali kepada sistem Demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa Indonesia, yang telah dirumuskan dan disusun oleh para pendiri bangsa kita,” tuturnya.

Perjuangan dan ikhtiar untuk mengembalikan Kedaulatan Rakyat, kalau dalam terminologi Islam, kata LaNyalla, bersifat Fardhu Ain alias wajib bagi setiap warga bangsa Indonesia. Bukan bersifat Fardhu Kifayah lagi. Dan Kedaulatan Rakyat tersebut memang harus dijamin di dalam Konstitusi. 

"Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Konstitusi adalah langkah yang benar. Sehingga wajib didukung oleh seluruh elemen bangsa. Yang tidak setuju atau menolak upaya ini, jelas dia adalah pengkhianat rakyat,” pungkasnya. 

Hadir sebagai narasumber dalam FGD, Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno (Guru Besar Ilmu Budaya UGM), Prof. Sofian Effendi, M.A., M.P.I.A., Ph.D. (Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM), Prof. Dr. Kaelan, M.S. (Guru Besar Filsafat UGM) dan Dr. Zainal Arifin Mochtar (Lektor Kepala Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada).***

Baca Juga: LaNyalla Tegaskan Pancasila Sudah Ada Sejak Era Kerajaan Nusantara

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Terkini

Lirik Terlalu Lama Sendiri-Kunto Aji

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:55 WIB

KIB Kompak Daftar Peserta Pemilu 2024 Bersama

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:05 WIB

Kompak, 3 Ketum Partai KIB Diarak Menuju KPU

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:04 WIB
X