• Minggu, 25 September 2022

Pengamat Minta Jokowi Tegur Nasdem soal Tarik Andika Ke Politik Praktis

- Sabtu, 18 Juni 2022 | 11:30 WIB
Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan orasi politiknya dan membacakan map berisi tiga nama bakal calon presiden (Bacapres) RI pada Pilpres 2024 mendatang (Ist)
Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan orasi politiknya dan membacakan map berisi tiga nama bakal calon presiden (Bacapres) RI pada Pilpres 2024 mendatang (Ist)

SUARAKARYA.ID:  Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi salah satu nama yang diusung Partai Nasdem sebagai bakal Calon Presiden RI dalam Pilpres tahun 2024.

Hal tersebut mendapatkan sorotan dari pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin. Dijelaskannya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilarang untuk berpolitik praktis. Seorang tentara yang ingin berpolitik, diwajibkan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari institusi TNI.

"Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat. Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri," katanya ketika dihubungi media ini, Sabtu (18/6/2022).

Sebagi catatan, aturan tersebut juga tertuang dengan tegas dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara.

Pasal 39 berbunyi, “Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”

Maksud dari tidak berpolitik praktis ini adalah seluruh tentara hanya mengikuti politik negara. Artinya, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden dengan melalui mekanisme ketatanegaraan.

UU pun menegaskan dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis harus dihindari.

Sederet sanksi akan diberikan kepada prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam politik praktis, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa tidak mendapat kenaikan pada pangkat, pendidikan serta jabatannya, dan lain-lain.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Rilis

Tags

Terkini

Charta Politika: Sandiaga Cawapres Paling Disukai Publik

Kamis, 22 September 2022 | 19:54 WIB

Surat  Terbuka Bangsa  Seram di Maluku Berduka

Kamis, 22 September 2022 | 09:24 WIB

Bupati Purwakarta Gugat Cerai Suaminya dan Profil

Kamis, 22 September 2022 | 09:23 WIB

Bjorka - Akan Ada Kejutan dalam Waktu Dekat

Selasa, 20 September 2022 | 23:30 WIB

Ganjar Lagi-Lagi Tak Diundang Saat Puan Ke Jateng

Senin, 19 September 2022 | 19:25 WIB
X