• Rabu, 29 Juni 2022

Buka Rakernas APPSI 2022, Wapres: Pemerintah Daerah Harus Mampu Penuhi Kebutuhan Rakyat

- Selasa, 10 Mei 2022 | 09:42 WIB
Wapres Maruf Amin membuka Rakernas APPSI 2022. (BPMI Setwapres.)
Wapres Maruf Amin membuka Rakernas APPSI 2022. (BPMI Setwapres.)

SUARAKARYA.ID: Pembangunan berkelanjutan harus dapat memakmurkan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Orientasi pembangunan masa depan pun harus bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara.

Hal itu ditegaskan Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin ketika membuka secara langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5/2022).

Peresmian Pembukaan Rakernas APPSI 2022 ditandai dengan pemukulan kulkul oleh Wapres Maruf Amin. Dalam prosesi tersebut, Wapres didampingi Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Bali Wayan Koster sebagai tuan rumah.

Baca Juga: Piala Thomas 2022: Racikan Baru Tim Merah Putih Sukses Atasi Thailand

Pada Rakernas yang mengusung tema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan” tersebut, Wapres menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.

“Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta,” ungkapnya.

Wapres menekankan, salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan kemitraan antarpemerintah provinsi serta pemangku kepentingan.

Baca Juga: Hujan Ekstrem Di Solo Genangi Hampir Seluruh Wilayah, Termasuk Di Kawasan Rumah Wali Kota Gibran

“Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan 'intervensi', tetapi membangun 'misi dan kolaborasi' dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip dari laporan BPMI Setwapres.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Sumber: BPMI Setwapres

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X