• Minggu, 26 Juni 2022

Warga Bekasi Puas Dengan Kinerja Ketua KPK Firli Bahuri

- Rabu, 6 April 2022 | 11:44 WIB
Warga Bekasi menggelar unjuk rasa menyampaikan  puas atas  kinerja Ketua KPK Firli Buhari yang menuntut bekas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan pasal TPPU, Selasa (5/4/2022). (Foto: Suarakarya.id/ Yon Parjiyono)
Warga Bekasi menggelar unjuk rasa menyampaikan puas atas kinerja Ketua KPK Firli Buhari yang menuntut bekas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan pasal TPPU, Selasa (5/4/2022). (Foto: Suarakarya.id/ Yon Parjiyono)






SUARAKARYA.ID: Puluhan warga Kota Bekasi tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya kala mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan  bekas Wali Kota Rahmat Effendi, sebagai tersangka. 

Kali ini tersangka kasus suap barang dan jasa serta suap jual beli jabatan tersebut dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Rahmat Effendii diduga mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN di berbagai SKPD pada Pemkot Bekasi atas perintahnya yang diperuntukkan bagi investasi pribadi tersangka," ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Pepen panggilan akrab Rahmat Effendi diduga membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan atas harta kekayaan yang diduga didapat dari hasil korupsi. 

“Terima kasih Pak Firli, koruptor uang rakyat jangan kasih ampun, miskinkan! Salam cinta dari warga Kota Bekasi,” begitu isi tulisan yang dibentangkan warga Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Selasa (5/4/2022). 

Perwakilan warga Josua (39) mengatakan, pihaknya sengaja melakukan aksi tersebut sebagai bentuk eskpresi kebahagiaan atas hasil pengembangan kasus yang dilakukan KPK.

Warga, ujarnya, sangat puas dan berterima kasih kepada KPK di bawah komando Firli Bahuri lantaran begitu serius mengusut korupsi di Kota Bekasi.

“Dari dulu macet, banjir, sampah, semrawut tidak teratasi, malah makin parah, rupanya banyak korupsi,” kata Josua. 

Menurutnya, warga sudah jengah dengan isu korupsi di lingkungan pemerintah setempat. Pasalnya, korupsi disinyalir telah menjadi biang kerok buruknya pembangunan dan pelayanan publik, yang serba uang, birokrasi di Bekasi, payah. Karena pimpinannya jual beli jabatan.

“Malu juga lihat Jakarta, tiap hari ada saja berita pembangunan. Beda dengan Bekasi, beritanya korupsi terus sampai puluhan pejabat dipanggil KPK,” ucapnya. 

Dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Rahmat Effendi, setidaknya terdapat 9 orang yang sudah dijadikan tersangka. Sebanyak 6 orang di antaranya merupakan pejabat pemerintah, dan 3 orang lainnya dari pihak swasta. 

Sedangkan terkait dengan penetapan tersangka TPPU baru-baru ini, KPK juga telah menjawalkan pemeriksanaan terhadap 11 saksi yang kesemuanya berasal dari pejabat di lingkungan Pemda Kota Bekasi. 

“Mudah-mudahan ini jadi pintu kebangkitan pembangunan Kota Bekasi ke depan,” tuturnya. 

Hal senada disampaikan Solihin, perhatian serius KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi di Bekasi dapat menjadi pelajaran bagi pejabat agar lebih bertanggungjawab kepada warga. 

Ia juga yakin, masih ada pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Kota Bekasi yang memiliki integritas serta bersih dari praktik korupsi. 

“Pak Firli sudah membuka semuanya, yang pura-pura alim, perduli masjid, rupanya cuma kedok belaka,” ucapnya. 

Ia bersama warga mendukung langkah Firli dan kawan kawan dalam mengusut semua pihak yang terlibat korupsi di Kota Bekasi. Ia juga beraharap, Firli terus fokus bekerja dalam membebaskan Indonesia dari korupsi. 

"Kalau kerjanya seperti ini terus, kami dukung beliau sampai jadi presiden," ucap  Solihin. 

Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka Rahmat Effendi sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU. Yang bersangkutan diduga mencuci uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Di Bekasi, penyakit korupsi  sudah parah. Program nasional (Prona) sertifikat tanah yang tidak dikenakan biaya. Di Bekasi setiap bidang tanah dike akan Rp2 -3 juta.

Pungutan liar (pungli) pengurusan  sertifikat ini dilakukan dari tingkat RT, lurah hingga Kepala BPN Bekasi.  Ribuan  bidang tanah yang mengajukan  permohon  sertifikat, dipaksa membayar jutaan rupiah.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X