• Senin, 26 September 2022

Ketum AMK Menolak Penundaan Pemilu Karena Inkonstitusional

- Selasa, 15 Maret 2022 | 16:49 WIB
Ketua Umum AMK Rendhika D Harsono menghadiri acara Mukercab PC AMK Jepara.
Ketua Umum AMK Rendhika D Harsono menghadiri acara Mukercab PC AMK Jepara.

 

 

SUARAKARYA.ID: Usulan penundaan Pemilu 2024 yang telah diusulkan oleh beberapa partai seperti PKB, PAN dan Partai Golkar, sehingga masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut sampai dengan 2026, sangat menimbulkan kegelisahan di Masyarakat.

Jika diperhatikan, penundaan Pemilu 2024 pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum. Namun, elit politik justru sibuk mencari celah untuk melegalisasikannya melalui perubahan konstitusi atau Amandemen UUD 1945.
Kemudian berbagai alasan dimunculkan untuk membenarkan wacana penundaan Pemilu 2024 mulai dari menstabilkan perkonomian hingga politik hingga penyelesaian Mega Proyek Ibu Kota Negara (IKN Baru), serta adanya aspirasi dari masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu walaupun data tersebut masih dipertanyakan oleh berbagai ahli.

Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Rendhika Deniardy Harsono menikai wacana penundaan pemilu 2024 bukan hanya akan memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga memperpanjang masa jabatan anggota parlemen, yakni DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini harus dilakukan karena Indonesia menerapkan konsep Pemilu Serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, serta memilih anggota dewan atau legislator, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013.

"Selain itu, perpanjangan masa jabatan presiden juga otomatis akan berdampak pada masa jabatan kabinet pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penundaan Pemilu merupakan cara oligarki bagi para elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Rendhika di Jepara, Jawa Tengah di sela-sela kegiatan Road Show AMK di Pulau Jawa, Selasa (15/3/2022).

Rendhika menjelaskan lebih detail, bahwa penundaan Pemilu 2024 melanggar dan melecehkan konstitusi. Kewajiban melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, beserta anggota parlemen telah diatur secara konstitusional di dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut secara tegas telah mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian, wacana penundaan Pemilu 2024 jelas sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu masih banyak konstitusi yang akan ditabrak oleh pemerintah apabila penundaan Pemilu 2024 terjadi," tegas Rendhika.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Charta Politika: Sandiaga Cawapres Paling Disukai Publik

Kamis, 22 September 2022 | 19:54 WIB

Surat  Terbuka Bangsa  Seram di Maluku Berduka

Kamis, 22 September 2022 | 09:24 WIB

Bupati Purwakarta Gugat Cerai Suaminya dan Profil

Kamis, 22 September 2022 | 09:23 WIB

Bjorka - Akan Ada Kejutan dalam Waktu Dekat

Selasa, 20 September 2022 | 23:30 WIB
X