• Minggu, 2 Oktober 2022

Politisi Golkar Respon Positif Pemerintah, Hak-Hak Asasi Nurhayati Harus Dijamin dan Dilindungi

- Selasa, 1 Maret 2022 | 18:40 WIB
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dapil Dapil Jabar VIII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon) Dave Laksono bersama Anggota Wankar Golkar, Henry Indraguna sebagai Politisi Golkar merespon positif sikap pemerintah yang mengutamakan hak-hak kemerdekaan asasi Nurhayati atas keberanian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan BUMNDes  (AG. Sofyan)
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dapil Dapil Jabar VIII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon) Dave Laksono bersama Anggota Wankar Golkar, Henry Indraguna sebagai Politisi Golkar merespon positif sikap pemerintah yang mengutamakan hak-hak kemerdekaan asasi Nurhayati atas keberanian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan BUMNDes (AG. Sofyan)
 

SUARAKARYA.ID:  Keberadaan pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi atau whistleblower seyogianya dilindungi secara hukum. Bukan hanya karena hal itu merupakan suatu tindakan dan upaya baik Warga Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi tetapi juga sudah menjadi keharusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian tanggapan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Laksono terhadap persoalan hukum yang menimpa  Nurhayati selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu yang lomelaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana APBDes yang menjerat Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar.

Kades Citemu berinisial S ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi APBDes tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020. Dan Nurhayati sendiri menjadi saksi dalam kasus tersebut. Namun bukannya mendapatkan pujian atau penghargaan atas keberaniannya sebagai pelapor yang mengungkap kejahatan yang merugikan keuangan negara. Justru status tersangka yang dia harus terima dari penyidik atas dugaan kasus korupsi APBDes tersebut.

Baca Juga: Dave Laksono: Tingkatkan Kepedulian Kepada Warga Kurang Mampu Terdampak Covid-19

Dave menyebutkan sesuai aturan yang ada, Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya mengedepankan perlindungan bagi seorang whistleblower dari masyarakat atau pelapor yang telah melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi.

“Sebab secara hukum tindakan berupa melaporkan adanya dugaan suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah merupakan hak dan tanggung jawab seorang whistleblower sebagai bagian dari masyarakat di dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lagi pula secara hukum tindakan seorang whistleblower adalah suatu keharusan yang dilindungi” tegas Dave disela-sela kunker ke Dapil masa reses DPR RI di Cirebon, Senin (29/2/2022).

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah digariskan bahwasanya Whistleblower atau Pelapor Tindak Pidana adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu.

Baca Juga: Dave Laksono Diharapkan Bisa Tingkatkan Kemampuan SDM Hadapi Era 4.0

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dinaungi atau dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

R20 Ajak Gotong Royong Wujudkan Tatanan Dunia yang Damai

Jumat, 30 September 2022 | 20:06 WIB
X