• Selasa, 25 Januari 2022

Sedang Rusuh, SDI Pertanyakan Sikap MK Soal Eksaminasi Publik Pilkada Yalimo

- Jumat, 3 Desember 2021 | 09:51 WIB
Digelar webinar  terkait putusan MK tentang hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Papua.
Digelar webinar terkait putusan MK tentang hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Papua.

JAkARTA: Sarekat Demokrasi Indonesia (SDI) mempertanyakan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait eksaminasi publik Pilkada Yalimo, Papua.

Dalam eksaminasi publiknya, SDI menilai putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juli 2021, dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo, sangat dangkal dan kontroversi serta telah menciderai prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum serta asas keadilan dan kepastian hukum.

"Dalam memutuskan perkara Pilkada Yalimo, sangat jelas terlihat MK sudah terlalu jauh dan melebar tanpa dasar kewenangan yang jelas. Kemudian mendiskualifikasi pasangan calon yang telah dua kali menang setelah melakukan pemungutan suara ulang (PSU)," kata Ketua Umum Pengurus Pusat SDI  Andrean Saefudin dalam webinar nasional bertema "Demokrasi di Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Terhadap Sengketa Pilkada di Kabupaten Yalimo", Kamis (2/12/2021).

Andrean menerangkan, putusan MK ini berdampak serius terhadap kondisi di Yalimo hingga saat ini, yang luput dari perhatian publik. Dalam paparan kondisi terkini di Yalimo, Paskalis Kossay praktisi dan tokoh masyarakat Papua menerangkan,

"Saat ini, kondisi di Yalimo terjadi kerusuhan, merusak fasilitas umum, membakar gedung/kantor pemerintah daerah dan kios milik warga, dan memalang Jalan Trans Papua di ruas Jayapura-Wamena selama satu bulan," katanya.

Menurutnya, kondisi demokrasi di Yalimo carut-marut. Terbukti, KPU dan Bawaslu setempat tidak berani mengadakan PSU di sana, meski sudah diberi waktu 120 hari oleh MK.

"Pendukung paslon nomor urut 1 Erdi Dabi dan John Wilil yang sejatinya memenangkan Pilkada Yalimo menilai MK tidak berwenang menyidang gugatan yang disampaikan penggugat. Itu menjadi ranah dari PTUN, bukan MK,"  kata  Paskalis yang juga Anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.

Dikatakannya, tuntutan pendukung paslon nomor urut 1, meminta agar Erdi Dabi dan John Wilil segera dilantik. Pasalnya, mereka sudah dinyatakan menang. Hanya saja digugurkan oleh cara-cara yang tidak sehat, bahkan bukan menjadi wilayah MK sebenarnya.

"Putusan MK terkesan membodohi rakyat. Tidak memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik pada masyarakat di Yalimo. Tidak ada penjelasan yang tuntas dari MK terkait hal tersebut," ucap Paskalis lagi. Tak hanya itu, lanjutnya, putusan MK ini kontraproduktif dan ada indikasi transaksional.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

Sambil Ziarah, Wapres Borong Ikan di TPI Kronjo

Senin, 24 Januari 2022 | 06:41 WIB
X