• Sabtu, 20 Agustus 2022

Hasil Seminar IPDN Rekomendasikan Kebijakan Penyempurnaan Pelaksanaan Otsus Papua-Papua Barat

- Selasa, 16 Maret 2021 | 23:58 WIB

"Landasan penyelenggaraan otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang, secara prinsip tetap berlaku," jelasnya.

Menurutnya, alokasi dana otsus sebesar 2% dari total DAU Nasional yang akan berakhir pada tahun 2021 perlu dilanjutkan dan dilakukan berbagai penyempurnaan.

"Perlu dilakukan reformulasi kebijakan dana otsus yang selama ini bersifat block grant dan specific grant dengan penyempurnaan melalui formulasi baru dengan didasarkan atas prioritas kebutuhan daerah berdasarkan rencana target kinerja yang terukur, "tambahnya.

Rektor Hadi menyebutkan rumusan yang kedua yang dihasilkan dalam seminar ini berkaitan perlu diadakan perubahan UU mengenai otsus di Papua dan Papua Barat.

"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Otsus Papua dan Papua Barat untuk memastikan kendala-kendala yang dihadapi selama 20 tahun ini sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara pasti dan terukur, karena sebagian masyarakat di Papua dan Papua Barat merasakan otsus belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat,"tandasnya.

Peserta seminar, kata Hadi juga turut menyoroti penggunaan dana otsus yang belum optimal.

"Pemanfaatan otsus belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat jika dilihat dari parameter ekonomi makro, sosial, dan fisik sehingga diperlukan pembinaan dan epngawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Pengawas Eksternal untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dana otsus,"urai Hadi.

Rumusan penting lainnya, kata rektor adalah soal hak-hak asli orang Papua dan Papua Barat yang masih belum dapat diwujudkan secara total harus secepatnya dipertimbangkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengakuan hak atas orang asli Papua dan Papua Barat belum dapat diwujudkan secara maksimal sehingga pertimbangan keadilan dan pemberdayaan orang asli Papua dan Papua Barat tampak belum ada kesetaraan dan belum mampu mewujudkan penerapan tata kelola pmerintahan yang baik," jelasnya.

Lebih lanjut Hadi menuturkan hasil seminar juga memberikan langkah- langkah yang seharusnya dilakukan dalam penyempurnaan penyelenggaraan otsus Papua dan Papua Barat antara lain :

Halaman:

Editor: AG. Sofyan

Terkini

Lirik lagu "Itu Kamu" - Reybong

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:34 WIB

Deklarasi Koalisi Gerindra -PKB  Bisa Bikin Nyaman 

Senin, 15 Agustus 2022 | 21:00 WIB

Arsul Sani Terima Dewan Pers, Terkait RKUHP

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:59 WIB
X