SUARAKARYA.ID: Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengusulkan agar Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres dalam bulan ini.
Usulan ini muncul seiring dengan hasil survei yang tidak menggembirakan bagi kubu pendukung Anies Baswedan.
Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menempatkan Anies Baswedan pada urutan ketiga setelah Prabowo dan Ganjar Pranowo.
Dalam survei tersebut, Anies mendapatkan suara sebesar 18,9 persen, sedangkan Ganjar mendapatkan 34,2 persen dan Prabowo memuncaki survei dengan 38 persen.
"Anda bisa melihat adanya kecenderungan penurunan dari survei Indikator. Dugaan kami adalah karena keterlambatan proses deklarasi," ujar Andi Arief pada Senin, 5 Juni 2023.
Andi menjelaskan bahwa jika deklarasi cawapres tidak segera dilakukan dalam bulan ini, Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungannya terhadap Anies Baswedan.
Namun, Andi tidak menjelaskan apakah evaluasi tersebut berarti Partai Demokrat berpotensi meninggalkan Koalisi Perubahan yang juga melibatkan Partai NasDem dan PKS.
Baca Juga: Spesifikasi Dan Harga Realme Narzo N53 Dengan Harga 1-2Jutaan Sudah Dilengkapi Dengan 6/128GB
"Deklarasi harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak ada deklarasi pasangan dalam bulan Juni, kemungkinan Partai Demokrat akan mengevaluasi situasi," ujar Andi.
Andi memiliki alasan tersendiri mengapa mereka mengusulkan agar Anies segera mengumumkan calon wakil presidennya.
Menurutnya, jika deklarasi terlalu tertunda, upaya untuk meningkatkan elektabilitas calon wakil presiden akan semakin sulit.
Baca Juga: Profil Dan Biodata Siti Atikoh Istri Dari Gubernur Ganjar Pranowo Calon presiden 2024
Di sisi lain, Andi menganggap bahwa percepatan deklarasi diperlukan agar mesin partai dan masyarakat dapat bergerak secara optimal untuk mendukung bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Artikel Terkait
Mahfud MD Sempat Ditawari Menjadi Cawapres Anies Baswedan oleh PKS, Blak-blakan Menolak
Profil Dan Biodata Fery Farhati Istri Dari Anies Baswedan Calon Presiden 2024
Krisis Elektabilitas Anies Baswedan: Benarkah Ada Upaya Pengalihan Opini Publik?