Jokowi Geregetan Uang Rakyat Untuk Beli Barang Impor, Bodoh Banget Kita Ini!

- Jumat, 25 Maret 2022 | 23:19 WIB
Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)
Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

Pensil, kertas, saya cek impor, bolpoin, ini apa ini kita? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih hal-hal seperti ini? Jangan-jangan kita semua ini tidak kerja detail, sehingga tidak mengerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop.

Sehingga, melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi, target nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai. Ini akan sangat bagus sekali, dampaknya akan ke mana-mana.

Coba saja angka-angka, coba kita lihat angka-angka di Kementerian PUPR Rp92 triliun, Kemenhan Rp68 triliun, Polri Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede saja, Dikbud Rp29 triliun.

Hati-hati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru Rp2T, ini kayaknya ada yang enggak semangat di dalamnya, di kementerian. Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita. Laptop, mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah, jangan diterus-terusin.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Sebut Harga Minyak Goreng Curah Sudah Mulai Turun

Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi itu sudah ada di depan mata kita. Kita ini mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Kalau kita kerjakan, artinya ada tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sama Pak Menteri Pariwisata tadi. Sehingga, saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi, urusan yang Rp400 triliun di Mei, segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya.

Saya minta pada kepala LKPP, Pak Anas, kemarin 50 ribu sudah meloncat menjadi 176 ribu yang sudah masuk ke e-Katalog, akhir tahun harus bisa tembus lebih dari satu juta, sudah. Lompatannya emang harus seperti itu tapi kepala daerah (Gubernur, Bupati, wali kota) ambil UKM-UKM kita yang baik-baik kualitasnya, segera masukkan e-Katalog.

Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, “Pak, sulit ini SNI-nya”. SNI ini barang apa toh? “Sertifikatnya sulit, Pak”. Sertifikat apalagi toh ini? Wong barang-barang kita sendiri kok. Permudah itu, buat sederhana.

Ada kepala badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah, dipermudah biar semuanya nanti bisa masuk ke e-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semuanya nanti. Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas, karena memang apa? Ordernya ada. Ini 
captive.

Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor. Kita ini gimana sih kadang-kadang? Aduh. Saya detailkan lagi, geregetan saya. Yang tepuk tangan nanti. Kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-Katalog, kemudian targetnya tidak tercapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin, sudah. Kita ini memang harus terbuka apa adanya.

Dan, saya minta, memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul segera di lapangan. Setiap daerah saya katakan bagus, kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri, sudah.

Yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya sudah sampaikan kemarin ke Menteri Keuangan, “Sudahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya.”

Setuju? Setujunya enggak semangat, kelihatannya pada sudah pada ngeri semuanya. Saya potong betul itu nanti. DAU-nya hati-hati, saya tahan, jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini.

BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, ”Sudah, ganti dirutnya.” Ganti, ngapain kita? Kementerian ya sama saja itu, tapi itu bagian saya, reshuffle sudah. Heh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit.

Dan, akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Karena, sering di marketplace 
itu ada yang namanya aggregator, ngecapin. Jangan dipikir kita nggak ngerti. Saya peringatan dua kali, ada perusahaan teknologi yang ini hati-hati, tidak mau saya, besoknya sudah hilang. Ini saya tidak mau, besoknya hilang. Tapi, jangan hanya dua ini, yang lain akan saya pantau.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Terkini

X