Ini yang semua Gubernur, Bupati, wali kota, dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia.
(tepuk tangan hadirin)
Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa Detail sekarang ini kerja, enggak bisa makro saja. Enggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari ke mana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar.
Baca Juga: Bertemu Menteri Media Massa Sri Lanka Di Bali , Menteri Johnny Bahas Upaya Lawan Infodemi
Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu Rp526 triliun. (Pemerintah) daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali Rp535 triliun, lebih gede di daerah.
Sekali lagi, saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun. BUMN jangan lupa, saya detailkan lagi Rp420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali, yang enggak pernah kita lihat dan kita… Ini kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen persen saja, itu bisa men-trigger growth economy kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. (Pemerintah) 1,5-1,7 persen, yang BUMN-nya, 0,4 persen.
Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor.
Mau kita terus-teruskan? Ndak, enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak-Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini.
Coba kita belokkan semua di sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini.
(tepuk tangan hadirin)
Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, itu nanti Rp400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silakan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen dulu sudah, targetnya enggak banyak-banyak, sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek sudah berapa sekarang? Baru Rp214 triliun.
Baca Juga: Dirut PLN Ungkap Langkah Nyata Pencapaian Net Zero Emission Dalam Forum ETWG-1 G20
Gimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi, beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan.
Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silakan. Nanti mau saya umumkan kok. Saya kalau sudah jengkel, ini tak umumin nanti. Ini rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget itu, detail harian sekarang bisa saya pantau betul.
Alsintan, Menteri Pertanian, traktor-traktor kayak gitu bukan hi-tech saja impor. Jengkel saya. Saya kemarin kan dari Atambua menanam jagung. Saya lihat ada traktor, ada alsintan, saya waduh. Enggak boleh ini, Pak Menteri, enggak boleh.
