Sebanyak 1.160 konfirmasi varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), 606 kasus transmisi lokal, dan 232 kasus masih dalam penyelidikan.
Sejauh ini sudah ada 3 kasus pasien Omicron yang meninggal dunia di Indonesia.
Perbaikan Iklim Investasi
Pemerintah juga melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan fokus pada tiga pilar yaitu Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Khusus vaksinasi, pemerintah akan terus mengakselerasi dan vaksinasi dosis primer dan diharapkan selesai di quartal lI tahun 2022. Di lain pihak, pemerintah juga menjalankan program booster vaksinasi dosis ke-3 yang sudah dimulai sejak 12 Januari lalu.
Untuk pemanfaatan PEN tahun 2022, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa program akan didorong agar dilaksanakan di depan atau secara front loading di awal tahun.
Baca Juga: Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata, Pemerintah Buka Travel Bubble Batam, Bintan - Singapura
Program-program tersebut antara lain program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen untuk Januari-Juni 2022 dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Selain itu, terkait insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor Perumahan, yaitu 50% untuk di bawah Rp2 miliar dan 25% untuk Rp2 milyar hingga Rp5 miliar; dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk otomotif, terutama otomatif di bawah Rp200 juta ditanggung 3%, 2%, 1% dan 0% setiap kuartalnya, dan antara Rp200 juta hingga Rp250 juta sebesar 50% atau di kuartal pertama 7,5% dan kuartal kedua kembali sebesar 15%.
Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif l, baik fiskal maupun non fiskal.
"Untuk itu, kemudahan investasi tentu juga perlu didorong oleh para pemerintah daerah agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menko Airlangga. ***
