Oleh Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
SUARAKARYA.ID: Hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah tanggal 18-20 November 2022 di
Universitas Muhammadiyah Surakarta bertemakan: “Memajukan Indonesia,
Mencerahkan Semesta” Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 dan Sekretaris Umum PP
Muhammadiyah dijabat oleh Abdul Mu'ti. Terkait hal ini, Muhammadiyah
adalah ormas keagamaan terbesar di Indonesia sehingga agenda muktamar
menjadi salah satu kunci untuk membawa perubahan ke depan, tidak saja
bagi keduanya tapi juga bagi Indonesia. Lewat berbagai amal usaha,
misal di sektor pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah bisa
meningkatkan peran strategisnya untuk peningkatan kesejahteraan umat.
Jadi agenda muktamar perlu melakukan introspeksi dan reorientasi agar
kedepannya mampu berkiprah lebih banyak, terutama terkait dengan
peningkatan kesejahteraan umat.
Salah satu persoalan mendasar dari tantangan Muhammadiyah ke depan
adalah orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Meskipun
demikian diakui bahwa persoalan ini tidaklah mudah, terutama dikaitkan
dengan semakin kuatnya cengkraman kapitalisme di semua sendi
kehidupan. Akibatnya, berbagai program dan kebijakan pemerintah kini
juga tak bisa mengelak dari kepentingan kapitalis. Mengacu pro-kontra
sistem kapitalis maka beralasan jika kini Muhammadiyah dituntut untuk
menunjukkan kiprahnya terutama mengacu pada komitmen mendukung
kebangkitan ekonomi umat yang tidak lain adalah bagian dari
implementasi ekonomi kerakyatan. Artinya, Muhammadiyah dan NU yang
memiliki basis umat sangat besar semestinya bisa lebih memacu roda
perekonomian.
Baca Juga: Perubahan Iklim
Muhammadiyah dengan basis umatnya yang tersebar sangat memungkinkan
untuk bisa tumbuh dan berkembang sehingga harapan terhadap pencapaian
kesejahteraan sangatlah dimungkinkan. Bahkan, di era otda dan komitmen
pemerintah menumbuhkembangkan industri kreatif secara tidak langsung
memberikan peluang bagi Muhammadiyah untuk memacu umatnya melalui
berbagai kegiatan produktif, baik yang berhubungan langsung dengan
amal usaha Muhammadiyah ataupun tidak. Di satu sisi, industri kreatif
berbasis budaya lokal juga memberikan keuntungan dalam bentuk
terciptanya produk unggulan di setiap daerah sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui mata rantai di semua lini produksi
dari industri kreatif yang terbangun tersebut.
Dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya sekarang, semua yakin
Muhammadiyah mampu melakukan pengembangan diri di bidang ekonomi. Jika
kita tengok kembali ke belakang, organisasi ini dulu juga sangat
mendapat dukungan penuh dari para usahawan. Dan, kini sedemikian
banyak tokoh pengusaha lokal, regional dan nasional yang berlatar
belakang Muhammadiyah, termasuk yang duduk di struktur pemerintahan.
Apanya yang kurang? Kemampuan untuk melakukan terobosan di bidang
ekonomi sangatlah cukup, dan barangkali yang terasa kurang hanyalah
soal kemauan saja. Dari pada energi habis untuk ke politik, bidang
ekonomi tampaknya tidak kalah menarik untuk diseriusin. Meski
demikian, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga tidak diharamkan berdemokrasi,
apalagi sebentar lagi ada pilpres. Berdemokrasi memberikan kesempatan
bagi Muhammadiyah membawa perubahan dan mendukung cita-cita
kesejahteraan umat sesuai tema diatas.
Baca Juga: Problem Sosial Migrasi
Adanya nilai kepentingan terhadap kiprah Muhammadiyah bagi
kesejahteraan umat dan masyarakat, maka beralasan jika amal usaha
Muhammadiyah menjadi bagian terpenting untuk mendukung itu semua.
Sebagai organisasi yang memiliki jutaan umat, pemerintah ingin
Muhammadiyah terus memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa, tidak
hanya di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik, tapi juga pranata
sosial-kemasyarakat, baik untuk masa kini maupun masa mendatang.
Kekuatan besar berupa umat dan aset yang dimiliki Muhammadiyah
merupakan potensi yang luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat
penting untuk mampu membangkitkan kesejahteraan umat dan rakyat.
UUD 1945 jelas ditulis pasal 34 mewajibkan pemerintah melindungi dan
mengayomi kaum fakir miskin dan anak terlantar. Bahkan, di pasal 33
ditegaskan tekad menguasai aset vital yang menguasai hajat hidup orang
banyak. Dari sini pemerintah tidak bisa lagi mengelak dari tanggung
jawab untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan mereduksi kemiskinan.
Meskipun demikian diakui, pemerintah telah menetapkan berbagai program
pembangunan. Jika itu semua didukung ormas Islam, termasuk
Muhammadiyah maka pencapaiannya tentu akan bisa lebih cepat dan ini
tentu tidak perlu merisaukan dengan keberadaan sistem kapitalis. Jadi,
kini saatnya bagi Muhammadiyah untuk berkiprah dan berkinerja apalagi
ada tantangan resesi dan krisis di tahun 2023 dan tahun politik berupa
pilpres pada 2024. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta
Artikel Terkait
Fajar Paper Berikan Bantuan Bahan Pangan dan Alat Pengungsian untuk korban Gempa Cianjur
Target Emas Terlampaui Kejuaraan Dunia Wushu Junior 2022, Airlangga: Kita On The Right Track Jalankan DBON
Sikap Ojo Dumeh di Pernikahan Kaesang-Erina