• Minggu, 5 Februari 2023

Kereta Cepat Membangun Sejarah dan Peradaban

- Selasa, 29 November 2022 | 11:27 WIB
Djoko Setijowarno  (Dokumentasi )
Djoko Setijowarno (Dokumentasi )

SUARAKARYA.ID: Sejarah dan peradaban transportasi di Indonesia ditandai dengan hadirnya kereta cepat Jakarta Bandung. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung harus selesai, sehingga dapat memberikan manfaat. Kereta cepat adalah masa depan transportasi di Indonesia, meski menuai kontroversi.

Pro kontra pembangunan perkeretaapian di Indonesia tidak hanya terjadi sekarang, namun juga terjadi di masa Kolonial Pemerintah Hindia Belanda ketika akan membangun perkeretapian di Pulau Jawa 150 tahun yang lalu (pertengahan abad 19). Terjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan akademisi dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda baik yang berada di Indonesia maupun di Belanda (lebih 25 tahun) sebelum memutuskan pencangkulan pertama pada 17 Juli 1864 di Semarang. Terlebih sebelumnya sudah terbangun Jalan Raya Pos ( _De Grote Postweg_) sepanjang 1.000 kilometer (621 mil) di Jawa yang membentang dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels (1808-1811).

Demikian pula halnya pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jabodetebek terjadi pro dan kontra. Perdebatan itu tidak terjadi Indonesia, namun juga di banyak negara. Mungkin hanya di Negara China tidak terjadi pro dan kontra, karena sistem politik negaranya tidak memberikan ruang diskusi berkepanjangan.

Baca Juga: Strategi Erick Thohir agar Kereta Cepat Banyak Digunakan Masyarakat

Apalagi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang prosesnya begitu cepat tanpa perencanaan yang matang. Tentunya pasti akan semakin memperuncing perdebatan itu. Biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun atau membengkak Rp 27,09 triliun. Agar tidak terlalu besar pembengkakan, perlu upaya untuk menguranginya, misalnya penggunaan SDM dapat menggunakan SDM PT KAI yang sudah ada. Namun masih perlu dilakukan pelatihan khusus menyangkut operasional dan perawatan kereta cepat.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2023. Setidaknya ada tiga alasan kenapa Pemerintah RI memilih China ketimbang Jepang, yaitu janji tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah, dan terbuka soal teknologi. Namun dalam perjalanannya ada biaya tambahan.

Baca Juga: Erick Thohir Kawal Kereta Cepat Agar Beroperasi Juni 2023

Keinginan awal Presiden Joko Widodo, pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung tidak dibiayai oleh negara melalui APBN. Proyek yang semula murni pembiayaan didanai oleh badan usaha (BUMN) kini bisa didanai dari APBN. Kendati melalui mekanisme Penanaman Modal Negara (PMN) dan yang membayar adalah para BUMN (PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII)

Harapannya murni bisnis swasta, sehingga tidak membebani APBN, mengingat kebutuhan pembangun infrastruktur di luar Jawa sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Namun, apa mau dikata, pandemic covid-19 telah menurunkan sektor perekonomian dunia. Dan berdampak pada kelangsungan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wajah Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service

Kamis, 2 Februari 2023 | 15:40 WIB

Kedaulatan SDA dan Skema Ekspor

Kamis, 2 Februari 2023 | 01:35 WIB

Konflik Kepentingan

Senin, 30 Januari 2023 | 07:39 WIB

Pariwisata dalam Balutan Olahraga

Selasa, 24 Januari 2023 | 00:52 WIB

Tuntutan Kompetitif

Selasa, 24 Januari 2023 | 00:35 WIB

Pemerintahan Bersih

Minggu, 15 Januari 2023 | 17:01 WIB

Transjakarta Telah Menginspirasi

Minggu, 15 Januari 2023 | 09:33 WIB

Subsidi Layanan Transportasi

Minggu, 8 Januari 2023 | 15:58 WIB

Subsidi Tepat Sasaran KRL Jabodetabek

Rabu, 4 Januari 2023 | 16:25 WIB

Dibuang di UU Pers, Dipunggut ke dalam KUHP

Jumat, 30 Desember 2022 | 13:16 WIB

Konsep Kemanusiaan Dalam Sejarah Perang dan Konflik

Kamis, 29 Desember 2022 | 11:53 WIB

Intensif Kendaraan Listrik harus Tepat Sasaran

Selasa, 27 Desember 2022 | 16:34 WIB

Piala Dunia dan Islam

Senin, 26 Desember 2022 | 22:43 WIB

Keselamatan Transportasi di Penghujung Tahun

Rabu, 21 Desember 2022 | 18:29 WIB

Perlu Instruksi Presiden untuk Angkutan ODOL

Selasa, 20 Desember 2022 | 13:24 WIB

HIPMI dan UMKM

Senin, 19 Desember 2022 | 21:26 WIB

Skema Transisi Energi

Selasa, 13 Desember 2022 | 01:00 WIB
X