• Minggu, 5 Februari 2023

Problem Sosial Migrasi

- Jumat, 18 November 2022 | 08:23 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Ist)
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Ist)
 
Oleh Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
SUARAKARYA.ID: Problem migrasi di Indonesia setidaknya terjadi 2 kali setahun yaitu
saat arus mudik ramadhan – lebaran dan juga saat perayaan natal dan
tahun baru (nataru). Meski realitas dari arus mudik – balik dari
lebaran dan nataru cenderung berbeda dalam arti kuantitas, tetapi
esensi arus mudik dan baliknya tetaplah sama yaitu arus mudik lebih
sedikit jika dibanding arus baliknya. Oleh karena itu perkotaan
menjadi ancaman di balik arus mudik dan balik pasca lebaran dan
nataru. Padahal nataru tinggal sebulan lagi dan dipastikan ini  akan
berdampak sistemik terhadap kemacetan, kekumuhan dan problem sosial
lainnya di perkotaan, terutama jika perkotaan tidak siap
mengantisipasi lonjakan arus balik tersebut dan pastinya ancaman
konflik sosial akan semakin meningkat, apalagi pada waktu yang tidak
terlalu lama akan ada hajatan pesta demokrasi yaitu pilpres 2024,
sementara di sisi lain ada juga ancaman resesi pada tahun 2023.
 
Fakta dibalik ancaman arus mudik – balik pasca lebaran dan nataru maka
tidak ada cara lain kecuali cepat melakukan pemetaan terhadap faktor
yang mendukung terjadinya arus mudik – balik tersebut. Artinya, faktor
pendorong dan faktor penarik menjadi isu sangat penting untuk
mereduksi terjadinya arus mudik – balik pasca lebaran dan nataru.
Selain itu, ancaman lain adalah kasus inflasi musiman, baik itu
ramadhan – lebaran dan juga nataru. Betapa tidak inflasi musim juga
berdampak sistemik terhadap daya beli dan pastinya juga rentan
terhadap faktor pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, tidak
ada alasan untuk mengabaikan problem pelik dibalik migrasi yang pada
dasarnya tidak bisa terlepas dari persoalan urbanisasi.
 
 
Urbanisasi juga memicu ancaman kemacetan perkotaan sebagai konsekuensi
mobilitas. Hal ini kemudian memicu pertanyaan bagaimana membangun
transportasi yang lancar? Tidaklah mudah menjawab pertanyaan itu sebab
transportasi perkotaan terkait banyak aspek, termasuk tentunya
manajemen transportasi. Bahkan banyak pakar menyatakan manajemen
transportasi perkotaan tidak terlepas dari konsep ekonomi. Artinya,
jangan sampai kasus kemacetan seperti di Jakarta merembet ke
daerah-daerah lain. Perkotaan pasca urbanisasi harus mewaspadai
ancaman kemacetan lalu lintas sebab sejumlah jalan protokol sudah
semakin penat oleh modernisasi pembangunan mal - pusat bisnis yang
tidak didukung ketersediaan lahan parkir yang dapat menampung
pengunjungnya.
 
Problem lain pembangunan dan perkembangan perkotaan akibat ledakan
kependudukan adalah terjadinya fenomena kekumuhan dan keruwetan kota.
Esensi terhadap potret riil kekumuhan dan keruwetan kota sebenarnya
merupakan konsekuensi dari industrialisasi, globalisasi serta dipicu
urbanisasi sebab ketiganya menjanjikan terjadinya perubahan yang
drastis - signifikan, meski tidak jarang yang terjadi justru
sebaliknya. Oleh karena itu beralasan jika banyak pakar menyatakan
bahwa dampak negatif dari industrialisasi, globalisasi dan urbanisasi
justru mengakibatkan identifikasi kegagalan pembangunan. Jadi, salah
satu aspek penting bagi pembangunan dan era otda yaitu penataan ruang
dan wilayah secara sistematis. Persoalannya penataan ruang - wilayah
tidak berbanding lurus dengan dampak kependudukan yang lebih pesat.
Hal ini menunjukan urbanisasi adalah salah satu persoalan kependudukan
yang tidak seimbang antara kuantitas dan kualitasnya.
 
 
Memang tidak mudah mengantisipasi ledakan kependudukan, terutama
dikaitkan dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi,
harus ada reorientasi pemikiran dan kesadaran kolektif bahwa
urbanisasi bukan sekedar ritual tahunan yang menyita banyak energi,
tapi juga implikasi kompleks sebagai dampak dari kependudukan dan di
sisi lain pemerintah harus berpikir meningkatkan kesejahteraan.
Artinya, era otda dan pemekaran harus dikaji ulang terutama terkait
tujuan peningkatan kesejahteraan di daerah dan juga alokasi dana desa
agar maksimal meningkatkan kesejahteraan sehingga mereduksi arus
urbanisasi dan memacu geliat ekonomi di daerah untuk keunggulan produk
lokal. Sukses dari era otda seharusnya memacu kesejahteraan di daerah,
sukses membangun BUMDes, mereduksi migrasi ke perkotaan berbasis
pembangunan daerah yang lekat dengan potensi sumber daya lokal dan
kearifan lokal. Jika ini berhasil maka pemerataan pembangunan secara
nasional dapat mereduksi kesenjangan dan pastinya memacu
kesejahteraan. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta
 
 
 

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Edy Purwo Saputro

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wajah Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service

Kamis, 2 Februari 2023 | 15:40 WIB

Kedaulatan SDA dan Skema Ekspor

Kamis, 2 Februari 2023 | 01:35 WIB

Konflik Kepentingan

Senin, 30 Januari 2023 | 07:39 WIB

Pariwisata dalam Balutan Olahraga

Selasa, 24 Januari 2023 | 00:52 WIB

Tuntutan Kompetitif

Selasa, 24 Januari 2023 | 00:35 WIB

Pemerintahan Bersih

Minggu, 15 Januari 2023 | 17:01 WIB

Transjakarta Telah Menginspirasi

Minggu, 15 Januari 2023 | 09:33 WIB

Subsidi Layanan Transportasi

Minggu, 8 Januari 2023 | 15:58 WIB

Subsidi Tepat Sasaran KRL Jabodetabek

Rabu, 4 Januari 2023 | 16:25 WIB

Dibuang di UU Pers, Dipunggut ke dalam KUHP

Jumat, 30 Desember 2022 | 13:16 WIB

Konsep Kemanusiaan Dalam Sejarah Perang dan Konflik

Kamis, 29 Desember 2022 | 11:53 WIB

Intensif Kendaraan Listrik harus Tepat Sasaran

Selasa, 27 Desember 2022 | 16:34 WIB

Piala Dunia dan Islam

Senin, 26 Desember 2022 | 22:43 WIB

Keselamatan Transportasi di Penghujung Tahun

Rabu, 21 Desember 2022 | 18:29 WIB

Perlu Instruksi Presiden untuk Angkutan ODOL

Selasa, 20 Desember 2022 | 13:24 WIB

HIPMI dan UMKM

Senin, 19 Desember 2022 | 21:26 WIB

Skema Transisi Energi

Selasa, 13 Desember 2022 | 01:00 WIB
X