• Senin, 28 November 2022

Diperlukan Perpres Kendaraan Listrik untuk Transportasi Umum

- Sabtu, 17 September 2022 | 11:48 WIB
Djoko Setijowarno  (istimewa )
Djoko Setijowarno (istimewa )

Oleh: Djoko Setijowarno 

SUARAKARYA.ID: Pemerintah jangan setengah hati untuk memberikan dukungan pengembangan angkutan umum penumpang perkotaan. Sudah 11 kota dibangun angkutan umum perkotaan. Hendaknya perlu ada dukungan Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan angkutan umum di daerah agar pemda juga sungguh-sungguh memperhatikan keberadaan angkutan umum di tengah kenaikan harga BBM.

Pemerintah sedang bersemangat mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik. Untuk memperbanyak penggunaan kendaraan listrik dimulai dari pejabatnya. Dimulai dengan menerbitkan *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengunaan Kendaraan Bermotor listrik bebasis Baterai ( _Battrey Elektric Vehicle_) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Baca Juga: Antisipasi Kelelahan Pengemudi Angkutan Umum

Alangkah lebih elok lagi jika Presiden juga mau mengeluarkan *Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kendaraan Listrik berbasis Bateri sebagai Angkutan Umum Penumpang*.

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 harus dibarengi dengan penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang merata. Agar kendaraan listrik digunakan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, harus mempertimbangkan juga SPKLU. Apakah ketersediaan di daerah juga sama? Jangan sampai sudah membeli, namun tidak digunakan karena kesulitan pengisian energinya. Pengalaman masa lalu penggunaan energi gas tersendat juga disebabkan tidak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Baca Juga: Keberpihakan Pada Transportasi Umum

Kebijakan mobil listrik dinas juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebaiknya di ibukota provinsi terlebih dulu, kemudian diikuti kota-kota yang tingkat polusi udaranya tinggi.

Perpres (peraturan presiden) untuk angkutan umum lebih penting. Pengguna angkutan umum lebih banyak daripada mobil dinas. Angkuan umum di Jakarta sudah lebih baik dibandingkan di daerah, kendaraan listrik umumnya sudah digunakan. Namun, penentu kebijakan jangan hanya melihat keberhasilan Kota Jakarta untuk menentukan kebijakan secara nasional. Kondisi kemampuan keuangan daerah dan aspek geografis juga harus diperhitungkan.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kendaraan Listrik Jangan Berhenti Sampai KTT G20

Sabtu, 19 November 2022 | 06:53 WIB

Problem Sosial Migrasi

Jumat, 18 November 2022 | 08:23 WIB

Tunjangan dan Pengabdian

Sabtu, 12 November 2022 | 02:30 WIB

Sumpah Pemuda dan Dunia Baru

Rabu, 9 November 2022 | 15:32 WIB

Ancaman Krisis 2023

Rabu, 9 November 2022 | 15:14 WIB

Subsidi Angkutan Barang Perlu Ditambah

Senin, 31 Oktober 2022 | 22:26 WIB

Pandemi dan Resesi

Senin, 31 Oktober 2022 | 15:42 WIB

Kota Humanis

Senin, 24 Oktober 2022 | 23:15 WIB

Mendorong Industri Halal

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 08:10 WIB

Transformasi Pariwisata

Kamis, 20 Oktober 2022 | 22:20 WIB

Mudah dan Murah

Senin, 17 Oktober 2022 | 07:53 WIB

Lokomotif Polri Bergerak

Kamis, 13 Oktober 2022 | 07:19 WIB

Tragedi Kanjuruhan dan Rendahnya Budaya Malu Bangsa 

Selasa, 11 Oktober 2022 | 23:39 WIB

Ketidakpastian Vs Kenyataan

Selasa, 11 Oktober 2022 | 00:46 WIB

Batik Ku dan Batik Mu

Senin, 10 Oktober 2022 | 23:45 WIB
X