• Selasa, 31 Januari 2023

Transparansi APBN ala Kemenkeu

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 01:19 WIB
Ahmad Febriyanto (Ist)
Ahmad Febriyanto (Ist)

Oleh Ahmad Febriyanto

SUARAKARYA.ID: Uang kita dan APBN kita begitulah kata yang sering kita temukan dalam laman akun internet Kementerian Keuangan ketika melaporkan alokasi APBN. Upaya Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dalam hal ini adalah untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan dari uang yang dimiliki negara.

Berkaca dari kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia transparansi tampaknya dapat menjadi salah satu solusi. Utamanya dalam hal keuangan negara. Karena menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kerugian negara yang timbul akibat kasus korupsi pada tahun 2020 adalah 56,7 triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan Rp 62,9 triliun.

Selain itu dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap risiko dalam penggunaan APBN. Hal tersebut terbukti dengan diungkapnya kasus kesalahan alokasi dana pada program bantuan covid-19 yang jumlahnya cukup besar.

Baca Juga: G20, Inovasi dan Ekonomi

Selain untuk menyelesaikan terkait penggelapan dana yang ada, transparansi sebenarnya juga merupakan tindak lanjut dari UU No.17 tahun 2003. Dalam UU No.17 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Dan pada pasal 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Sehingga berangkat dari undang-undang tersebut maka semangat Uang kita dan APBN kita yang terus dikampanyekan oleh Kementerian Keuangan menjadi relevan serta mengajak masyarakat Indonesia untuk mengerti alokasi APBN yang ada.

Edukasi

Transparansi juga dapat menjadi solusi yang cocok dengan segala problematika yang ada terkait dengan keuangan negara. Terutama pada tahun 2022 ekonomi bangsa Indonesia sedang bangkit secara perlahan-lahan setelah hampir 2 tahun terdampak pandemi covid-19.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Ahmad Febriyanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Konflik Kepentingan

Senin, 30 Januari 2023 | 07:39 WIB

Pariwisata dalam Balutan Olahraga

Selasa, 24 Januari 2023 | 00:52 WIB

Tuntutan Kompetitif

Selasa, 24 Januari 2023 | 00:35 WIB

Pemerintahan Bersih

Minggu, 15 Januari 2023 | 17:01 WIB

Transjakarta Telah Menginspirasi

Minggu, 15 Januari 2023 | 09:33 WIB

Subsidi Layanan Transportasi

Minggu, 8 Januari 2023 | 15:58 WIB

Subsidi Tepat Sasaran KRL Jabodetabek

Rabu, 4 Januari 2023 | 16:25 WIB

Dibuang di UU Pers, Dipunggut ke dalam KUHP

Jumat, 30 Desember 2022 | 13:16 WIB

Konsep Kemanusiaan Dalam Sejarah Perang dan Konflik

Kamis, 29 Desember 2022 | 11:53 WIB

Intensif Kendaraan Listrik harus Tepat Sasaran

Selasa, 27 Desember 2022 | 16:34 WIB

Piala Dunia dan Islam

Senin, 26 Desember 2022 | 22:43 WIB

Keselamatan Transportasi di Penghujung Tahun

Rabu, 21 Desember 2022 | 18:29 WIB

Perlu Instruksi Presiden untuk Angkutan ODOL

Selasa, 20 Desember 2022 | 13:24 WIB

HIPMI dan UMKM

Senin, 19 Desember 2022 | 21:26 WIB

Skema Transisi Energi

Selasa, 13 Desember 2022 | 01:00 WIB

Kemaslahatan

Senin, 12 Desember 2022 | 01:00 WIB

Santri Berdaya Era Society 5.0

Sabtu, 10 Desember 2022 | 21:12 WIB
X