• Senin, 26 September 2022

Mereduksi Konflik

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 23:04 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
SUARAKARYA.ID: Konflik yang terjadi di Babarsari, Jogja awal Juli lalu menyisakan
tantangan mereduksi hal yang sama di daerah lainnya.
 
Betapa tidak, risiko dari perkotaan yang menjadi tujuan perantauan, baik untuk mengenyam pendidikan dan atau mencari sesuap berkah rezeki pastinya tidak bisa terlepas dari konflik kepentingan, terutama antara para pendatang dan warga asli di daerah tersebut.
 
Oleh karena itu, beralasan jika iklim sospol yang kondusif sangat penting untuk mendukung pembangunan termasuk, tentunya realisasi investasi.
 
Baca Juga: Ironi Buruh
 
Terkait ini pelajaran berharga dari konflik di Babarsari sejatinya tidak hanya perseteruan antara 2 kelompok tapi yang paling penting adalah bagaimana kasus ini tidak merembet ke perilaku destruktif lainnya.
 
Ancaman terhadap perilaku destruktif sangat dimungkinkan karena kemajemukan terjadi di Yogya, yang tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya warga pendatang yang berniat untuk mengenyam pendidikan di Yogya tetapi juga potensi ekonomi bisnis di Joja yang sangat prospektif sehingga menjadikan ini sebagai pemanis bagi datangnya pemburu rejeki di Yogya.
 
Oleh karena itu, kemajemukan yang muncul - berkembang di Yogya secara tidak langsung menjadikan sebagai peluang dan sekaligus tantangannya.
 
Artinya, dari potensi itu tetap ada risiko untuk diminimalisasi secara dini agar tidak mereduksi iklim kondusif secara umum.
 
Baca Juga: Ekonomi Politik
 
Fakta dibalik kasus di Babarsari kemarin menjadikan pembelajaran bahwa antara warga asli dan pendatang tetap harus saling peduli sesama karena semua bertujuan yang sama yaitu menikmati kehidupan di Yogya.
 
Artinya, para pendatang dan warga asli tidak perlu merasa saling adu kuat untuk  mendapatkan kekuasaan, terutama sosial ekonomi bisnis di Yogya.
 
Intinya semua mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih sukses di Yogya apapun bentuk dari kesuksesan itu, baik dari aspek pendidikan dan atau sosial ekonomi bisnis.
 
Jadi, persepsian ini akan mampu mereduksi gejolak konflik sedari awal dan pasti ini akan
menjadikan Yogya semakin kondusif.
 
 
Kasus di Babarsari sejatinya adalah kasus pengulangan di sejumlah daerah lainnya yang selama ini dikenal sebagai daerah tujuan perantauan.
 
Setidaknya bisa melihat dari kasus di Jakarta yang setiap tahun selalu dibanjiri pendatang untuk mengadu nasib di Jakarta.
 
Jika dicermati sejatinya ini adalah potret kegagalan otda yang awalnya diharapkan bisa membangun perekonomian di daerah sehingga geliat ekonomi bisnis di daerah bisa terus berkembang dan mereduksi migrasi, pengangguran dan kemiskinan di daerah.
 
Selain itu alokasi dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, termasuk juga alokasi dana kelurahan juga diharapkan mampu memacu perekonomian di daerah
sehingga tidak ada migrasi ke perkotaan dan atau daerah tujuan perantauan lainnya.
 
Baca Juga: Harga Pangan
 
Ironisnya, 25 tahun lebih era otda masih belum mampu membangun ekonomi di daerah dan faktanya migrasi ke perkotaan masih terus terjadi, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Yogya.
 
Migrasi itu sendiri tidak hanya mencari perbaikan hidup dengan bekerja, baik di sektor formal atau informal tapi juga bermigrasi untuk mengenyam pendidikan sebab kualitas dan kuantitas pendidikan di daerah belum merata dan tidak sebaik di perkotaan.
 
Oleh karena itu, jangan salahkan para pendatang ketika kemudian mereka berjibaku bisa sampai ke perkotaan, tapi juga harus dicermati mengapa migrasi ke perkotaan cenderung terus semakin meningkat setiap tahun. Faktanya bisa terlihat dari perbedaan antara
arus mudik dan arus balik.
 
Belajar bijak dari kasus di Babarsari maka pemerintah setempat dan juga pusat perlu jeli mencermati kasus ini terutama dikaitkan dengan semangat pembangunan di era otda dan juga keselarasan, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, bukan hanya dari aspek sosial ekonomi bisnis tapi juga pendidikan.
 
Baca Juga: Haji Mabrur
 
Jika pemerataan benar adanya maka migrasi pasti akan berkurang dan ancaman konflik sosial antara pendatang dan warga asli pasti akan tereduksi sehingga iklim sospol semakin kondusif dan pelaksanaan pembangunan dan investasi semakin lancar. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Edy Purwo Saputro

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Digitalisasi Pertambangan

Senin, 26 September 2022 | 22:20 WIB

Daya Saing

Senin, 26 September 2022 | 17:07 WIB

Upaya Menekan Fatalitas Tabrak Belakang Truk

Minggu, 25 September 2022 | 19:06 WIB

Pariwisata Digital

Selasa, 20 September 2022 | 16:20 WIB

Daya Saing Teknologi

Selasa, 20 September 2022 | 09:50 WIB

Digital Senjata Pemulihan Ekonomi

Selasa, 20 September 2022 | 00:56 WIB

Keunggulan Kompetitif

Minggu, 11 September 2022 | 17:18 WIB

Dedikasi dan Urgensi

Jumat, 9 September 2022 | 12:39 WIB

Pesan Kebangkitan dari Mimbar Senayan

Minggu, 4 September 2022 | 14:45 WIB

Berharap Polisi Usut Tuntas Kasus Kecelakaan di Bekasi

Sabtu, 3 September 2022 | 17:04 WIB

Industri Kreatif

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 11:06 WIB

Kurir dan UMKM Berkolaborasi, Bertahan di Era Pandemi

Minggu, 21 Agustus 2022 | 01:12 WIB

Kinerja Impresif Ekonomi, Kado Manis HUT ke-77 RI

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 20:29 WIB

Transparansi APBN ala Kemenkeu

Kamis, 18 Agustus 2022 | 01:19 WIB
X