• Sabtu, 1 Oktober 2022

Ironi Buruh

- Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:43 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
 
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
SUARAKARYA.ID: Salah satu isu menarik di peringatan kemerdekaan kali ini adalah  bagaimana meningkatkan kesejahteraan kaum buruh karena buruh menjadi bagian penting di era industrialisasi.
 
Pandemi 2 tahun terakhir berdampak sistemik terhadap industrialisasi dan pastinya kasus ini juga berimbas terhadap kaum buruh. Era industrialisasi memang  memberikan pilihan untuk padat karya atau padat modal dengan semua konsekuensinya. Oleh karena itu, ada rasionalitas jika pilihan padat modal maka kebutuhan terhadap buruh semakin kecil dan pastinya akan menambah jumlah pengangguran, kemiskinan dan redupnya daya beli.
 
Di sisi lain, fenomena ini jika berkelanjutan akan sangat rentan memicu konflik sosial. Jadi sisa waktu menuju pilpres 2024 bisa dipastikan akan rentan terhadap konflik sosial dan pastinya kaum buruh akan terdampak meski tidak jarang kaum buruh dimanfaatkan juga demi mendulang suara di pilpres 2024 mendatang.
 
Baca Juga: Ekonomi Politik
 
Konsekuensi atas itu semua, maka kehadiran gerakan buruh pada barisan terdepan protes sosial dapat dipandang mewakili jeritan masyarakat tertindas lainnya (meski hal ini tidak semuanya benar tetapi bisa representatif). Adapun alasan riilnya yaitu secara sosiologis,
komunitas buruh (pekerja pabrik khususnya) relatif lebih mudah terorganisir untuk bisa mengkonsolidasikan diri menjadi sebuah kekuatan.
 
Intinya, realitas kesamaan nasib dan keberadaannya, mempermudah terciptanya solidaritas diantara mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan bila merekalah yang menjadi pioneer sekaligus juru bicara rakyat yang menderita saat ini, apalagi nilai tukar terjepit dan daya beli kian rendah sementara harga sejumlah sembako terus merangkak naik di masa endemi saat ini.
 
Konsekuensi yang harus diambil jika memang tidak ingin terjadi konfrontasi sosial yang berkelanjutan, maka pemerintah melalui lembaga yang berwenang dan juga pihak-pihak yang terkait harus secara kontinu menelaah kasus-kasus gerakan perburuhan. Intinya, ini sangat tergantung pada bagaimana mereka memanusiakan kaum buruh sebab jika tidak, maka bukan tidak mungkin akan terjadi revolusi sosial (baca: bukan berarti revolusi bagi proses kemerdekaan yang berkonotasi kemerdekaan suatu negara) yang arahnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kaum buruh dalam kondisi yang rasional.
 
 
Sayangnya komitmen terhadap revolusi sosial tersebut pastilah akan mendapat tantangan dari sistem industrialisasi (apalagi didukung oleh globalisasi). Industrialisasi yang lebih mengarah kepada sistem kapitalis (orientasi padat modal) sebenarnya lebih keras proses
revolusinya (meski terkadang kita tidak menyadarinya dan terkadang dibuat terlena oleh isu-isu strategis industrialisasi).
 
Meski di satu sisi, proses revolusi industrialisasi banyak  memberikan kontribusi, namun disisi lain dampaknya juga tidak kecil (potret riilnya bisa kita rasakan pada saat ini dimana sektor-sektor publik telah dijual kepada pihak asing). Terkait hal ini maka wajar jika ekonom nasional (yang pro pemikiran Bung Hatta) selalu  menyuarakan pertentangan atas penjualan aset negara (dengan dalih privatisasi).
 
Meski ada keyakinan terhadap itu semua, yang jelas proses revolusi sosial harus peduli atas kemungkinan ancaman ekstern. Artinya, persoalannya akan bisa lebih berbeda, pada saat gerakan memperjuangkan hak-hak mereka disusupi oleh perjuangan ideologis yang menjadikan buruh sebagai pusat gerakan perubahan sosial.
 
Baca Juga: Harga Pangan
 
Jika ini terjadi maka gerakan buruh yang dilakukan hanya merupakan sisi conditioning untuk membangkitkan suatu perlawanan sosial (yang lebih besar dengan arah yang tidak jelas). Terkait hal ini publik mengakui bahwa kerawanan yang muncul ditengah masyarakat akan dijadikan sarana aksi sosial yang dapat mempercepat perjuangan revolusi sosial secara ideologis.
 
Artinya, buruh harus sadar betul kekuatan mereka untuk terus berjuang memperjuangkan nasib agar tidak ditindas oleh sistem industrialisasi yang kapitalis. Bahkan, regulasi pekerja asing juga harus diwaspadai sebagai bagian dari kepentingan kapitalis dan industrialis.
 
Intinya, nasib buruh di era industrialisasi cenderung semakin meredup apalagi ada sektor bisnis yang akhirnya tergerus mati karena transformasi keperilakuan sehingga tuntutan padat modal semakin meningkat sementara padat karya semakin terpinggirkan. Fakta ini harus juga dicermati kaum buruh sehingga ada kesempatan untuk bertahan hidup
dengan mencari penghidupan yang lebih baik. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Edy Purwo Saputro

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Digitalisasi Pertambangan

Senin, 26 September 2022 | 22:20 WIB

Daya Saing

Senin, 26 September 2022 | 17:07 WIB

Upaya Menekan Fatalitas Tabrak Belakang Truk

Minggu, 25 September 2022 | 19:06 WIB

Pariwisata Digital

Selasa, 20 September 2022 | 16:20 WIB

Daya Saing Teknologi

Selasa, 20 September 2022 | 09:50 WIB

Digital Senjata Pemulihan Ekonomi

Selasa, 20 September 2022 | 00:56 WIB

Keunggulan Kompetitif

Minggu, 11 September 2022 | 17:18 WIB

Dedikasi dan Urgensi

Jumat, 9 September 2022 | 12:39 WIB

Pesan Kebangkitan dari Mimbar Senayan

Minggu, 4 September 2022 | 14:45 WIB

Berharap Polisi Usut Tuntas Kasus Kecelakaan di Bekasi

Sabtu, 3 September 2022 | 17:04 WIB

Industri Kreatif

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 11:06 WIB

Kurir dan UMKM Berkolaborasi, Bertahan di Era Pandemi

Minggu, 21 Agustus 2022 | 01:12 WIB

Kinerja Impresif Ekonomi, Kado Manis HUT ke-77 RI

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 20:29 WIB

Transparansi APBN ala Kemenkeu

Kamis, 18 Agustus 2022 | 01:19 WIB
X