• Sabtu, 1 Oktober 2022

Ekonomi Politik

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 22:29 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi  (Ist)
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
 
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
SUARAKARYA.ID: Tidak bisa dipungkiri adanya hubungan erat antara ekonomi bisnis dan
ekonomi politik karena keduanya merupakan rangkaian yang sangat sensitif. Oleh karena itu, jalinan dari sinergi kedua aspek tersebut menjadi penting.
 
Bahkan isu SARA juga rentan bagi jalinan bilateral dan multilateral, termasuk juga potensi gesekan secara horizontal. Jadi ancaman kasus SARA harus direduksi karena berdampak sistemik terhadap ekonomi bisnis dan ekonomi politik. Salah satu kerawanan dari isu SARA misalnya terkait penistaan agama.
 
Kasus penistaan agama yang juga menjurus SARA sebenarnya bisa dihindari jika semua menyadari bahwa keperilakuan yang menistakan tokoh – simbol keagamaan sebenarnya bisa memicu kemarahan publik secara horizontal. Ironisnya ada pihak yang memancing kemarahan umat dan tanpa berusaha menyadari kesalahan. Dalih kebebasan berpendapat
tidak bisa selamanya dibenarkan apabila kebebasan itu justru mencederai umat lain yang merasa dikebiri ketokohan dan panutannya, apapun agama dan kepercayaannya, baik itu mayoritas atau minoritas karena sejatinya beragama adalah hak hidup yang paling hakiki dan dilindungi secara universal.
 
 
Oleh karena itu, kasus penistaan agama yang menjurus SARA di Perancis menjadi pembelajaran berharga agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan di negara
manapun. Betapa tidak imbasnya sangat fatal dan tidak saja dalam bentuk jalinan bilateral, tapi juga multilateral dan juga rentan konflik horizontal.
 
Jika dicermati dari semua konflik penistaan agama bukan hanya dari aspek materiil tapi juga spiritual. Bahkan sentimen terhadap harga saham juga bisa langsung ambruk karena investor pasti juga jeli mencermati setiap kasusnya sehingga aksi jual menjadi tindakan yang
paling rasional daripada mengalami kerugian berlanjut. Meski demikian, sejumlah riset menunjukan bahwa kasus seperti ini hanya bersifat sesaat (riset event study) karena sinergi antara ekonomi-politik dan politik-ekonomi cenderung sangat tipis sehingga jika situasinya telah redam maka situasinya akan kembali normal.
 
Baca Juga: Harga Pangan
 
Oleh karena itu kemarahan publik dengan seruan boikot dipastikan hanyalah sesaat dan tidak sampai sebulan tentu situasinya akan kembali normal dan transaksi perdagangan ekonomi bisnis akan kembali normal, termasuk juga jalinan bilateral dan multilateral yang sebelumnya banyak dihiasi seruan kecaman dari sejumlah negara, termasuk kecaman dari pemerintah Indonesia.
 
Tindakan emosional sesaat yang ditampilkan media, termasuk penghancuran tas made in Perancis beberapa waktu lalu memberi gambaran bahwa keperilakuan itu sah saja terkait kepribadian dan pengakuan keagamaan tapi bisa dipastikan konsumen juga rugi sendiri. Bukankah tas-tas branded itu harganya mahal? Apa iya tas-tas itu benar-benar made in Perancis?
 
Realita ini memberikan ketegasan bahwa ajaran agama menyerukan agar tidak membalas suatu tindakan tidak terpuji tapi yang lebih utama mendoakan demi kebaikan meskipun juga dibenarkan untuk membalas jika sudah keterlaluan. Fakta seruan boikot hanya satu dari
sekian alternatif dibalik konflik kepentingan dan boikot itu sendiri bukan hanya dari bentuk boikot konsumen tapi juga bisa berbentuk boikot business to business dan boikot melalui employee walkout yang juga disebut ‘resign’.
 
Baca Juga: Haji Mabrur
 
Oleh karena itu, di era globalisasi dan digitalisasi maka antar negara harus saling menjaga dan juga menghargai dengan upaya mereduksi berbagai aksi yang sekiranya memicu
isu SARA. Kebebasan berpendapat tentu sah saja asalkan tidak mencederai kepercayaan dan keagamaan yang lain. Artinya, harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang nantinya dimanapun sebab kerugian yang ditimbulkan tidaklah kecil, baik kerugian sosial politik atau
ekonomi - bisnis - perdagangan. Realitas ini menguatkan argumen sensitivitas ekonomi-politik dan politik-ekonomi sehingga ekonomi juga rentan dengan isu SARA, dimanapun terjadinya. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo
 
 

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Edy Purwo Saputro

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Digitalisasi Pertambangan

Senin, 26 September 2022 | 22:20 WIB

Daya Saing

Senin, 26 September 2022 | 17:07 WIB

Upaya Menekan Fatalitas Tabrak Belakang Truk

Minggu, 25 September 2022 | 19:06 WIB

Pariwisata Digital

Selasa, 20 September 2022 | 16:20 WIB

Daya Saing Teknologi

Selasa, 20 September 2022 | 09:50 WIB

Digital Senjata Pemulihan Ekonomi

Selasa, 20 September 2022 | 00:56 WIB

Keunggulan Kompetitif

Minggu, 11 September 2022 | 17:18 WIB

Dedikasi dan Urgensi

Jumat, 9 September 2022 | 12:39 WIB

Pesan Kebangkitan dari Mimbar Senayan

Minggu, 4 September 2022 | 14:45 WIB

Berharap Polisi Usut Tuntas Kasus Kecelakaan di Bekasi

Sabtu, 3 September 2022 | 17:04 WIB

Industri Kreatif

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 11:06 WIB

Kurir dan UMKM Berkolaborasi, Bertahan di Era Pandemi

Minggu, 21 Agustus 2022 | 01:12 WIB

Kinerja Impresif Ekonomi, Kado Manis HUT ke-77 RI

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 20:29 WIB

Transparansi APBN ala Kemenkeu

Kamis, 18 Agustus 2022 | 01:19 WIB
X