• Senin, 26 September 2022

Produktivitas Dan Efisiensi

- Senin, 4 Juli 2022 | 09:30 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
 
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
SUARAKARYA.ID: Pemerintah menegaskan beban pembiayaan APBN cenderung terus naik  meningkat dan hal ini sangat membebani. Oleh karena itu, efisiensi harus dilakukan termasuk misalnya dengan melakukan perampingan birokrasi baik di pusat atau di daerah. Terkait ini maka beralasan jika pemerintah mulai menata dan membubarkan sejumlah departemen yang sekiranya tumpang tindih terhadap peran, fungsi dan operasionalnya.
 
Pembubaran yang dilakukan kemarin adalah tindak lanjut perampingan serupa mengacu SK Presiden No.82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan CoronaVirus Disease 2019 dan  Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani 21 Juli 2020. Pasal 19 ayat 1 di Perpres itu
menyebutkan ada 18 lembaga dibubarkan sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi dialihkan ke kementerian dan lembaga terkait. Tidak dipungkiri memindahkan pekerjaan dan individu bukanlah persoalan mudah karena setiap pekerjaan sejatinya ada esensi keilmuan - spesifikasi pekerjaan yang tidak semua cepat beradaptasi. Selain itu, ritme kerja seseorang
tentu juga berbeda ketika pindah di suatu tempat dan lingkungan kerja yang baru. Bahkan, budaya kerja di setiap instansi dan atau institusi pastinya juga berbeda. Perubahan semua tersebut secara tidak langsung akan menciptakan stres kerja di awal, meski secara perlahan tentunya akan bisa beradaptasi. Padahal, adaptasi antara individu dan pekerjaan tentu berbeda.
 
Secara teoritis, adaptasi seseorang akan berkaitan dengan karakteristik masing-masing sehingga cepat lambatnya proses adaptasi tentu harus juga dimaklumi. Ironisnya, fakta tuntutan adaptasi pekerjaan tidak bisa berlama-lama karena tuntutan pekerjaan harus bisa
cepat selesai mengacu semua kepentingan yang ada. Ketidakseimbangan ini yang kemudian bisa memicu burnout pegawai dan jika tidak bisa diatasi maka akan beralih menjadi stres. Padahal, stres yang tidak terkontrol akan berdampak terhadap turnover pegawai dan tentu biayanya menjadi mahal karena harus rekrut, pendidikan, pelatihan dan sampai akhirnya bisa mahir dan terampil seperti yang diharapkan dari spesifikasi jabatan yang diperlukan. Mewaspadai ancaman burnout dan stress kerja akibat pegawai dari pembubaran dan perampingan bisa terlihat dari pemindahan ibu kota atau IKN ke Kalimantan Timur.
 
Belajar bijak dari sejumlah temuan riset tentang perampingan birokrasi dan imbasnya terhadap stres kerja maka beralasan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan pemetaan dan kajian mendalam sebelum bisa memutuskan perampingan birokrasi. Setidaknya pertimbangan tentang penempatan di setiap pos jabatan harus mengacu pertimbangan the right man on the right place karena jangan sampai orang yang salah menempati di pos jabatan tertentu sehingga berakibat fatal karena tidak cakap melakukan pekerjaan sehingga runtut waktu efisiensi yang bisa diharapkan justru terbengkalai. Selain itu jangan sampai pembubaran dan perampingan
justru memicu konflik terkait penempatan orang-orang titipan di sejumlah pos jabatan yang basah. Dampak sistemik dari fenomena ini tentu akan memicu perilaku korup jika orang-orang titipan itu akhirnya konflik dengan orang-orang kepercayaan yang memang  semestinya berhak menempati pos-pos jabatan basah.
 
Kilas balik selama periode pertama pemerintahan Jokowi berkomitmen merampingkan birokrasi dan terus berlanjut di periode kedua. Hal ini memang diharapkan berdampak terhadap efisiensi, produktivitas dan perbaikan kinerja birokrasi, selain tentunya dapat mereduksi peluang terjadinya korupsi. Betapa tidak, birokrasi yang gemuk tentu akan
semakin menambah daftar panjang pengawasan yang tentu akan semakin riskan terjadi penyimpangan. Padahal fakta korupsi masih menjadi musuh utama dalam peningkatan kinerja pegawai. Bahkan ragam dugaan korupsi kemarin menjadi preseden buruk terkait penegakan disiplin pegawai. Perampingan birokrasi adalah tantangan dan karenanya di masa depan diharapkan pemerintah menciptakan birokrasi yang lebih ramping sehingga mampu bekerja secara efektif dan mendukung efisiensi anggaran, apalagi penerimaan pajak setiap tahun terkoreksi cukup dalam. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Edy Purwo Saputro

Tags

Terkini

Daya Saing

Senin, 26 September 2022 | 17:07 WIB

Upaya Menekan Fatalitas Tabrak Belakang Truk

Minggu, 25 September 2022 | 19:06 WIB

Pariwisata Digital

Selasa, 20 September 2022 | 16:20 WIB

Daya Saing Teknologi

Selasa, 20 September 2022 | 09:50 WIB

Digital Senjata Pemulihan Ekonomi

Selasa, 20 September 2022 | 00:56 WIB

Keunggulan Kompetitif

Minggu, 11 September 2022 | 17:18 WIB

Dedikasi dan Urgensi

Jumat, 9 September 2022 | 12:39 WIB

Pesan Kebangkitan dari Mimbar Senayan

Minggu, 4 September 2022 | 14:45 WIB

Berharap Polisi Usut Tuntas Kasus Kecelakaan di Bekasi

Sabtu, 3 September 2022 | 17:04 WIB

Industri Kreatif

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 11:06 WIB

Kurir dan UMKM Berkolaborasi, Bertahan di Era Pandemi

Minggu, 21 Agustus 2022 | 01:12 WIB

Kinerja Impresif Ekonomi, Kado Manis HUT ke-77 RI

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 20:29 WIB

Transparansi APBN ala Kemenkeu

Kamis, 18 Agustus 2022 | 01:19 WIB

G20, Inovasi dan Ekonomi

Kamis, 18 Agustus 2022 | 00:57 WIB
X