• Jumat, 19 Agustus 2022

Dinasti & Demokrasi

- Senin, 27 Juni 2022 | 01:00 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Ist)
 
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
SUARAKARYA.ID: Salahkah jika ada yang memposting di medsos bahwa sejarah demokrasi
politik yang ada di republik ini terbagi menjadi beberapa era misalnya periode sampai 1945 sebagai Orde Penjajahan yang diakhiri dengan proklamasi, periode 1945 – 1965 sebagai Orde Lama yang ditandai dengan tumbangnya PKI dan digantikan periode 1966 – 1998 yaitu Orde Baru yang diakhiri dengan gerakan reformasi, periode 1999 – 2019 sebagai Orde
Reformasi yang dimulai dengan lengsernya Soeharto dan pelaksanaan demokrasi secara langsung.
 
Tahapan selanjutnya yaitu mulai periode 2020 sebagai Orde Dinasti sebagai kritikan karena banyaknya muncul dinasti politik dalam berbagai hajatan pilkada - pesta demokrasi. Apakah salah dengan dinasti politik? Bagaimana sebenarnya kiprah dinasti politik dalam kehidupan demokrasi di republik ini? Apa hubungan korupsi dan dinasti?
 
Candaan terkait pemetaan sejumlah orde di republik ini tentu tidak bisa terlepas realitas keluarnya koalisi dan rekomendasi dari parpol terkait rencana pesta demokrasi. Seperti diketahui dalam waktu dekat akan semakin banyak pertemuan untuk merumuskan suatu koalisi. Ironisnya, hal ini juga bisa memicu kisruh politik karena bisa jadi rekomendasi itu tidak selaras dengan suara akar rumput yang menghendaki figur tertentu atau orang tertentu yang mungkin disebut lebih cakap dan memiliki kemampuan. Setidaknya, fakta juga menegaskan dalam pilkada serentak di 270 daerah pada akhir 2020 lalu salah satu parpol merekomendasikan si X (meskipun bukan kader partai) sebagai putra dari si Y bertarung di pilkada serentak. Terkait ini, petinggi parpol menegaskan bahwa parpolnya berkepentingan untuk memenangkan 60 persen dari 270 pilkada serentak di akhir 2020 dan karenanya  rekomendasi hanya diberikan kepada kandidat petarung yang sekiranya memang memiliki potensi besar untuk menang, tidak coba-coba untuk sekedar menang.
 
Kemenangan dalam pilkada serentak pada akhir 2020 diharapkan memberikan peluang yang lebih besar dalam pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Betapa tidak, kaitan ini jelas masuk akal karena kepala daerah yang menang tentu sekaligus menjadi petugas partai dan
sekaligus berperan sebagai mesin partai di daerah yang akan mendukung dan tentu akan lebih mudah bagi parpol untuk mengontrol pada lapis bawah sampai ranting. Jadi,  rekomendasi kepada si X sebagai putra si Y tidak hanya sekedar dia anak petinggi di  pemerintahan yang pasti lebih didukung karena memiliki basis massa pemilih tetapi juga eksistensinya yang mewakili generasi muda, generasi milenial, generasi now yang sepertinya memang harus diberikan kepercayaan untuk memimpin. Jika tidak sekarang maka kapan lagi akan ada estafet kepemimpinan - kekuasaan sebagai bagian komitmen regenerasi. Padahal regenerasi harus dipersiapkan sedari dini, bukannya simsalabim dan juga bukan sekedar  anak si A atau si B atau si C sebagai petinggi di pemerintahan.
 
Fakta lain yang juga menarik dicermati bahwa dalam tatanan demokrasi tidak ada aspek yang menghalangi anak petinggi di pemerintahan maju bertarung dalam pilkada karena semua memiliki hak yang sama dalam demokrasi. Yang membedakan adalah individu yang dicabut hak politik maka secara otomatis yang bersangkutan tidak berhak memilih dan
dipilih. Regulasi ini jelas adanya dan karenanya kontroversi terkait majunya anak petinggi di pemerintahan pada pilkada akhir 2020 menarik dicermati, tidak saja terkait cibiran dinasti politik yang memungkinkan terbangunnya politik dinasti tapi juga fakta banyaknya kasus OTT KPK terkait korupsi yang dilakukan sejumlah dinasti politik.
 
Fakta korupsi yang terjadi pada sejumlah dinasti menjadi pembelajaran berharga bahwa kekuasaan yang berkelanjutan sangat rawan karena kekuasaan itu sendiri rentan dengan perilaku korup dan juga OTT KPK terhadap Bupati – Ketua DPRD Kutai Timur yang tidak lain pasangan suami - istri yaitu Ismunandar dan Encek Unguria. Hal ini menjadi preseden buruk ketika sejumlah petinggi di pemerintahan akhirnya membangun dinasti politiknya melalui politik kekuasaan melalui istri, anak dan menantu. Padahal kecintaan terhadap figur awalnya lebih didasarkan keyakinan bahwa figur tidak akan membangun dinasti politik, namun lezatnya kursi kekuasaan tentunya semua ingin juga merasakan dan ini menjadi ancaman ambruknya dinasti politik ketika kemudian korup dan terjerat OTT KPK. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo
 
 

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Edy Purwo Saputro

Tags

Terkini

Transparansi APBN ala Kemenkeu

Kamis, 18 Agustus 2022 | 01:19 WIB

G20, Inovasi dan Ekonomi

Kamis, 18 Agustus 2022 | 00:57 WIB

Mereduksi Konflik

Rabu, 17 Agustus 2022 | 23:04 WIB

Ironi Buruh

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:43 WIB

Jiwa Korsa, Pedang Bermata Dua.

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:14 WIB

Ekonomi Politik

Selasa, 2 Agustus 2022 | 22:29 WIB

Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 05:34 WIB

Manusia dan Teknologi 5.0

Selasa, 26 Juli 2022 | 19:23 WIB

Harga Pangan

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:21 WIB

Haji Mabrur

Senin, 18 Juli 2022 | 01:00 WIB

Kurban dan Endemi

Minggu, 17 Juli 2022 | 00:49 WIB

Ketahanan Pangan

Senin, 11 Juli 2022 | 01:00 WIB
X