• Rabu, 17 Agustus 2022

Mengurai Kepadatan Arus Mudik Dan Balik Lebaran

- Minggu, 8 Mei 2022 | 22:40 WIB
Djoko Setijowarno (Dok Pribadi)
Djoko Setijowarno (Dok Pribadi)

Pembangunan tol secara masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup membantu memangkas waktu tempuh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi cukup signifikan.

Akan tetapi, berbagai negara yang lebih maju dari Indonesia dan sama-sama memiliki tradisi mudik, memiliki satu faktor pembeda yaitu transportasi umum yang memadai ke daerah tujuan.

Saatnya pemerintah membenahi transportasi umum di tempat tujuan mudik.
Pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah daerah tujuan mudik. Selama ini salah satu faktor pendorong banyak pemudik pilih menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan panjang selama arus mudik saat pulang kampung adalah ketiadaan transportasi umum yang memadai di kampung halaman.

Itu mestinya pemerintah pusat punya dana alokasi khusus (DAK) untuk membenahi transportasi umum di daerah. Kalau itu sudah, kelompok-kelompok kecil ini diangkut pakai bus gratis sekalian. Selain sepeda motor itu, di kampung halaman tidak ada angkutan umum lagi. Saat ini, baru beberapa kota di Jawa yang transportasi umumnya relatif memadai untuk membantu distribusi para pemudik ke kampung halaman masing-masing.

Sebagai contoh di Jawa ada Bus Trans Semarang di Semarang, Bus Batik Solo Trans (Solo Raya), Bus Trans Banyumas (Kab. Banyumas), Bus Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Pakuan di Bogor, Trans Yogya di Yogyakarta, Trans Metro Pasundan (Bandung Raya), Bus Trans Jateng atau KRL Solo-Yogyakarta. Sementara di luar Jawa sudah beroperasi Trans Metro Deli (Medan), Trans Musi Jaya (Palembang), Trans Banjarbakula (Banjarmasin), Trans Metro Dewat (Denpasar) dan Trans Maminatasa (Makassar).

Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki fasilitas seperti ini, semisal di Pulau Sumatera. Kecenderungannya, para pemudik memilih pulang kampung dengan tol. Atau kalau ke Sumatera, menggunakan sepeda motor. Angkutan pedesaan sudah pada mati, itu juga harus dihidupkan kembali, sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya.

Keterbatasan ruang fiskal Kementerian Perhubungan tidak bisa leluasa mempercepat program pembelian layanan (buy the service) yang sekarang sudah berjalan di 11 kota. ***

* Djoko Setijowarno - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Artikel Terkait

Terkini

Ironi Buruh

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:43 WIB

Jiwa Korsa, Pedang Bermata Dua.

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:14 WIB

Ekonomi Politik

Selasa, 2 Agustus 2022 | 22:29 WIB

Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 05:34 WIB

Manusia dan Teknologi 5.0

Selasa, 26 Juli 2022 | 19:23 WIB

Harga Pangan

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:21 WIB

Haji Mabrur

Senin, 18 Juli 2022 | 01:00 WIB

Kurban dan Endemi

Minggu, 17 Juli 2022 | 00:49 WIB

Ketahanan Pangan

Senin, 11 Juli 2022 | 01:00 WIB

Jalan Tol: Infrastruktur Rakyat Dan Divestasi

Sabtu, 9 Juli 2022 | 01:15 WIB

Keberpihakan Pada Transportasi Umum

Selasa, 5 Juli 2022 | 11:08 WIB

Produktivitas Dan Efisiensi

Senin, 4 Juli 2022 | 09:30 WIB
X