• Minggu, 14 Agustus 2022

Duduk Perkara Luhut Ketua Dewan SDA Nasional

- Rabu, 20 April 2022 | 17:54 WIB
Imam Mustofa  (Imam Mustofa )
Imam Mustofa (Imam Mustofa )

Setelah UU 7/2004 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, keberadaan DSDAN sempat vakum dan diaggap dengan sendirinya bubar karena undang-undang yang memandatannya tidak ada lagi. Namun karena keberadaannya dipandang penting sebagai wadah koordinasi dalam mengatasi kompleksitas permasalahan SDA, DSDAN dibentuk kembali dengan Perpres 10/2017. Dengan Perpres tersebut DSDAN direvitalisasi, dan eksis sampai hari ini.

Pada tahun 2019 terbit UU Nomor 17/2019, yakni UU SDA yang baru. Pasal 65 UU tersebut memandatkan kembali pembentukan DSDAN sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA. Perpres 53/2022 yang diteken Jokowi 6 April tempo hari adalah pelaksanaan perintah UU tersebut. Dengan Perpres tersebut, legitimasi DSDAN menjadi kuat lagi karena tidak dibentuk dengan Perpres yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan presiden,namun atas dasar mandat undang-undang.

Ditegaskan dalam Perpres, DSDAN berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sebagai wadah koordinasi, di antara sebagian tugasnya adalah memberikan rekmendasi kepada presiden terkait kebijakan pengelolaan SDA serta memberikan pertimbangan penanganan isu strategis bidang sumber daya air.

Dewan ini terdiri dari dua kelompok anggota, yakni unsur pemerintah dan non pemerintah. Unsur pemerintah adalah 15 Menteri, 3 kepala lembaga (BMKG, BNPB, BRIN) dan 6 gubernur yang mewakili wilayah timur, tengah dan barat. Sedangkan   sejumlah anggota unsur non pemerintah mewakili berbagai kepentingan terkait air, mulai dari irigasi, air minum, perikanan, industri, pegiat konservasi dan sebagainya.

Pergantian Ketua

Sejak awal keberadaannya DSDAN dipimpin oleh Menko Perekonomian sebagai ketua. Sebelum Airlangga Hartarto dewan ini pernah dipimpin Hatta Rajasa, Sofyan Jalil, Chaerul Tanjung, dan Darmin Nasution. Baru dalam Perpres yang terakhir jabatan ketua dialihkan dari tangan Menko Perekonomian ke Menko Marves.

Akuisisi sebagian kewenangan Airlangga Hartarto ke Luhut? Mungkin saja ada yang mengembangkan spekulasi politik seperti itu. Tetapi jika dirunut secara cermat, jabatan sebagai ketua DSDAN justru sebenarnya konsisten dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves.

Sebagaimana diatur UU, hal ihwal pengelolaan SDA menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian PUPR yang dalamnya ada Direktorat Jenderal SDA. Di era pemerintahan sebelumnya, Kementerian PUPR berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Juga selama pemeritahan Presiden Jokowi periode pertama. Hal ini jelas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kaitan itu, urusan SDA yang nota bene dalam lingkup Kementerian PUPR secara tradisi jelas menjadi bagian dari tugas koordinasi Kemenko Perekonomian. Maka DSDAN yang secara normatif perlu dipimpin oleh seorang Menko, sewajarnya diketuai oleh Menko Perekonomian.

Semenjak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR pindah tempat ke dalam koordinasi Kemenko Marinves. Hal tersebut tertuang dalam Perpres 71 Tahun 2019 (kemudian diubah dengan Perpres 92 Tahun 2019) tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

Ironi Buruh

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:43 WIB

Jiwa Korsa, Pedang Bermata Dua.

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:14 WIB

Ekonomi Politik

Selasa, 2 Agustus 2022 | 22:29 WIB

Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 05:34 WIB

Manusia dan Teknologi 5.0

Selasa, 26 Juli 2022 | 19:23 WIB

Harga Pangan

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:21 WIB

Haji Mabrur

Senin, 18 Juli 2022 | 01:00 WIB

Kurban dan Endemi

Minggu, 17 Juli 2022 | 00:49 WIB

Ketahanan Pangan

Senin, 11 Juli 2022 | 01:00 WIB

Jalan Tol: Infrastruktur Rakyat Dan Divestasi

Sabtu, 9 Juli 2022 | 01:15 WIB

Keberpihakan Pada Transportasi Umum

Selasa, 5 Juli 2022 | 11:08 WIB

Produktivitas Dan Efisiensi

Senin, 4 Juli 2022 | 09:30 WIB

Ganja Medis, Bagaimana Di Indonesia?

Sabtu, 2 Juli 2022 | 08:15 WIB
X