• Sabtu, 25 Juni 2022

Menjaga Halaman Depan Demokrasi Kita

- Kamis, 14 April 2022 | 05:48 WIB
 
Oleh: Sandy Patriana Mahura
 
SUARAKARYA.ID: Pernyataan Sikap 
Barisan Nusantara (BARNAS)
Atas Pernyataan Masinton Pasaribu 
 
I. Demokrasi adalah keniscayaan zaman yang tidak ada perdebatan berkaitan substansi dan prosedurnya. Ini pula ditegaskan dalam ikatan konsensus nasional diatur dalam Konstitusi dan Undang- undang. 
Salah satu pokok dalam komitmen berdemokrasi adalah terjaminnya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan pendapat di depan publik. 
 
Kebebasan berpendapat dilindungi norma dan keadaban setiap bangsa modern. Bahkan, di negara paling tertutup dan despotik sekalipun, kata “demokrasi atau demokratik” menjadi penyebutan nama negara, baik sebagai simbol, semangat maupun tempelan sebagai wajah, etalase nilai norma bangsa tersebut menyelenggarakan demokrasi dengan caranya, tentu saja. 
 
Demokrasi juga memiliki norma agar tetap berfungsi sebagai satu keharusan, dalam menetukan sikap politik suatu bangsa. Agar demokrasi tidak mati di tangan para pengusungnya. Maka, ide memberikan pendapat diharuskan bagi warga negara, dalam rangka stabilas politik satu negara.  
 
Kita memiliki pengalaman sejak era kemerdekaan sampai reformasi, di mana demokrasi dibelokkan aktivisnya, dimakan pelan oleh zombies demokrasi. Sehingga, banyak menimbulkan bencana politik, yang tidak setara dengan substansi demokrasi itu sendiri.
 
 
Untuk itu, kita harus secara bersama sebagai kekuatan demokrasi bersatu padu. Menjaga wajah demokrasi kita, agar tetap terus hidup, tumbuh dan berkembang.
 
II. Dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang mandat politik dan konstitusi. Sebagai pemegang mandat, Presiden harus menjalankan pemerintahannya sesuai dan berpegang teguh UUD 1945 dan UU. 
 
Salah satu tugas Presiden adalah menentukan dan memilih pembantunya (para menteri dan kepala badan/lembaga serta jabatan lain). Di dalam penentuan jabatan itu terkandung tugas serta kewajiban yang menjadi tanggungjawab penerima mandat menteri atau kepala bandan/ lembaga itu. 
 
Sehingga, penentuan seseorang atas jabatan dan tugas serta fungsinya tergantung kebutuhan Presiden. Dalam konteks Indonesia selalu dikonsultasikan dengan para elit negeri, yang diwakili oleh pimpinan partai politik. Untuk membangun kebersamaan dan kegotongroyongan sesuai adat dan adab ketimuran, ke-Indonesia an.
 
 
III.  Kebangkitan Bangsa Indonesia tidak bisa bertopang pada satu golongan atau kelompok saja. Presiden Joko Widodo sudah bekerja keras membangun infrastruktur ekonomi yang kuat; Pelabuhan, Kawasan Ekonomi Khusus, Bandara Tol Laut, Jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi.
 
Juga hendak memindahkan Ibukota Negara ke IKN (Ibu Kota Nusantara) sebuah upaya yang mahadasyat yang memerlukan kekuatan, tenaga, energi semua sumber daya dari segala penjuru yang bersatu. Semua usaha itu untuk kepentingan Nasional Indonesia; meningkatkan pemerataan, menghadirkan keadilan, meraih kemajuan dan kemakmuran. Semua usaha itu juga tidak mudah, kita mampu jika  bersatu.
 
IV. Dalam proses menjalankan tugas- tugas itu sebagai pembantu Presiden, LBP menjalankannya sesuai tupoksi sebagaimana mestinya. Untuk itu, pernyataan Masinton Pasaribu politisi PDIP soal tuduhan “Pak LBP adalah Brutus”. 
 
Brutus dalam konteks pemerintahan era Tiberius Julius Caesar Augustus-seorang Kaisar Romawi dari tahun 14- 37 masehi- adalah seorang pengkhianat, pembunuh Kaisar Caesar bersekongkol dengan elit Roma dan anggota Senat. 
 
 
Pernyataan demikian sangat tidak elok, ini merupakan cerminan buruk. Sebagai Wakil Rakyat dalam berkomunikasi mesti mengedepankan Etika, bukan luapan emosi apalagi pernyataan di Media.
 
Menyikapi apa yang menjadi pernyataan Masinton Pasaribu perihal Luhut Binsar Panjaitan berkaitan dengan status beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2019-2024, maka kami menyampaikan sikap sebagai berikut:
 
I. Menolak semua pernyataan dan tuduhan sang ahli penuduh Masinton kepada LBP sebagai tidak berdasar penuh muatan politis. Menganggab LBP Brutus berarti Masinton telah menyamakan posisi Ibu Megawati saat bersama Gus Dur. 
 
Masinton telah secara sistematis melakukan manuver pembusukan dan insinuasi politik secara serampangan dan gegabah.
 
 
II. Semua yang dilakukan seorang Menteri tidak boleh melebihi kapasitasnya sesuai jabatannya. Sehingga, tidak ada peran tuggal seorang pembantu presiden. 
 
Namun seorang pembantu presiden seperti Ketua Partai boleh dilindungi oleh para pembantunya, sebagai bagian dari doktrin logika loyalitas. Seperti halnya Masinton melindungi Partai, Sekjen atau Ketua Umumnya dari serangan publik . Itu bahkan menjadi kewajiban dasar seorang pengbdi yang jujur dan tulus.
 
III. Meminta semua pihak dalam koridor pemerintahan koalisi menjaga dan menafkahi persatuan dengan keikhlasan. Untuk saling menjaga bukan untuk saling menjatuhkan. 
 
Negeri ini memerlukan lebih banyak orang untuk bersatu daripada berseteru.
 
Demikian pernyataan sikap kami yang berada di luar ring, namun di dalam kepentingan yang sama yakni Menjaga NKRI.
 
Salam Barisan Nusantara
Merdeka!
  
Sandy Patriana Mahura - Deklarator Barisan Nusantara [BARNAS)***

Editor: Markon Piliang

Tags

Terkini

SAJA, Langkah Awal Untuk Merekat Erat Konektivitas

Selasa, 21 Juni 2022 | 09:57 WIB

Ramah Lingkungan

Senin, 20 Juni 2022 | 01:05 WIB

Motor Matic Kuat Nanjak Tapi Tidak Kuat Turun

Jumat, 17 Juni 2022 | 08:00 WIB

Sentimen & Stabilitas

Senin, 13 Juni 2022 | 22:11 WIB

Urgensi Pendanaan

Senin, 6 Juni 2022 | 00:05 WIB

Integrasi Dan Stasiun Sentral Manggarai

Minggu, 5 Juni 2022 | 11:57 WIB

ARB: "Jangan Ada Munaslub (Lagi) Di Golkar!"

Sabtu, 4 Juni 2022 | 23:33 WIB

Memaknai Hari Lahir Pancasila 2022

Rabu, 1 Juni 2022 | 15:34 WIB

Kepemimpinan Perempuan

Senin, 30 Mei 2022 | 09:55 WIB

Antisipasi Kelelahan Pengemudi Angkutan Umum

Sabtu, 28 Mei 2022 | 12:46 WIB

24 Tahun Reformasi

Senin, 23 Mei 2022 | 01:00 WIB

Pasca Lebaran

Selasa, 17 Mei 2022 | 17:35 WIB

Arus Balik

Senin, 9 Mei 2022 | 08:31 WIB
X