• Selasa, 28 Juni 2022

Kinerja BUMN Menarik Untuk Dicermati

- Senin, 24 Januari 2022 | 08:34 WIB
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi  (Dr.Edy Purwo Saputro, SE, MSi )
Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi (Dr.Edy Purwo Saputro, SE, MSi )
 
Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
 
Menapaki awal tahun 2022 maka kajian tentang kinerja BUMN menarik dicermati sebab BUMN tidak hanya menjadi salah satu penopang perekonomian, tapi juga eksistensinya  dalam persaingan global. Oleh karena itu, kajian tentang kinerjanya dan juga tantangan bagi BUMN di masa depan termasuk juga di masa pandemi menjadi menarik.
 
Terkait ini perkembangan kinerja yang ada maka beralasan jika BUMN yang besar mendukung dan membantu BUMN yang kecil sehingga semua mampu berkontribusi bagi perekonomian. Hal ini pada dasarnya selaras dengan komitmen pembentukan holding BUMN, misalnya dari holding BUMN di bidang perkebunan, semen, pertambangan dan juga migas. Fakta dari BUMN yang bukan dimiliki oleh individu tertentu atau parpol tertentu maka semua yang ada di lingkup BUMN harus bersatu dan juga saling membahu mendukung kinerja BUMN di saat sekarang dan juga masa depan. Artinya, harus memiliki rasa empati dan simpati dari semua program kerja yang ada di BUMN, termasuk juga beragam kegiatan bisnis yang ada di Kementerian BUMN. Oleh karena itu good corporate governance atau GCG menjadi salah satu wacana penting agar kedepannya menjadi semakin profesional dan mandiri.
 
Praktek GCG pada dasarnya memisahkan antara persepsian tata kelola vs salah kelola di jajaran Kementerian BUMN. Tata kelola dan salah kelola merupakan hal yang berbeda sehingga persepsian tentang tata kelola adalah bagaimana manajemen pengelolaan yang baik sehingga memberikan hasil yang maksimal, termasuk dalam hal ini yaitu tata kelola sumber daya yang ada di BUMN. Sebaliknya salah kelola yaitu kontraproduktif di balik harapan tata kelola sehingga harapan yang terjadi justru sebaliknya. Artinya pencapaian tidak seperti yang diharapkan sehingga hanya menguntungkan segelintir oknum dibalik tata kelola yang semestinya. Tata kelola memberi dampak positif sementara salah kelola  merugikan banyak pihak sehingga persepsian salah kelola justru mengarah ke praktek sapi perah dan ATM dari fungsi dan eksistensi BUMN. Realitas ini akhirnya merugikan banyak pihak dan tentu masyarakat adalah yang paling dirugikan karena dari peran dan eksistensi BUMN adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.
 
Selaras dengan tantangan kinerja BUMN maka apa yang terjadi di sejumlah BUMN di awal tahun 2022 menjadi warning terkait peningkatan kinerja dan juga profesionalisme BUMN kedepannya. Terkait hal ini ada yang meyakini kasus Garuda di awal tahun 2020 lalu adalah pucuk gunung es dibalik salah kelola. Akhirnya semua kasusnya terbongkar muncul ke publik sehingga awam akhirnya “terbuka” mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Garuda. Kasus Garuda justru dimulai dari kegagalan penyelundupan moge dan sepeda berdalih onderdil. Tentu ini menjadi ironi ketika maskapai kebanggan dalam negeri menerapkan “salah kelola” yang semestinya hal ini tidak perlu dilakukan. Implikasi kemudian
menjadi benar adanya jika akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir memecat sejumlah pihak yang terlibat dari kasus Garuda. Jadi tidak tanggung-tanggung pertaruhan kursi direktur utama menjadi ancaman yang akhirnya dicopot. Dari kasus ini sindiran Presiden Jokowi bahwa pesan yang disampaikan dibalik kasus Garuda sangat jelas yang artinya pejabat lain jangan mencoba main-main dengan jabatan – kekuasaan karena taruhannya dicopot dan kasus Garuda sudah membuktikan. Tindakan oleh Erick Thohir seolah memupus predikat ‘anak emas’ dalam salah kelola BUMN.
 
Problem pelik komitmen memacu kinerja BUMN, pastinya pada outlook APBN secara jelas disampaikan dividen BUMN turun Rp5,2 triliun menjadi Rp.43,8 triliun. Padahal, di tahun 2019 setoran dividen BUMN Rp.45,1 triliun atas kinerja tahun 2018. Besaran ini naik 2,7 persen dibanding setoran tahun 2018 yaitu Rp.43,9 triliun. Oleh karena itu bisa dipastikan dampak sistemik corona berpengaruh terhadap kinerja BUMN dan tentu realitas ini menjadi tantangan kedepannya termasuk yang juga penting adalah bagaimana memacu profit dan profesionalisme BUMN agar lebih berdaya saing, mandiri, dan tentu profesional, bukan lagi
menjadi sapi perah dan ATM bagi parpol, apalagi menuju 2024. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dinasti & Demokrasi

Senin, 27 Juni 2022 | 01:00 WIB

Jakarta Layak Huni

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:15 WIB

SAJA, Langkah Awal Untuk Merekat Erat Konektivitas

Selasa, 21 Juni 2022 | 09:57 WIB

Ramah Lingkungan

Senin, 20 Juni 2022 | 01:05 WIB

Motor Matic Kuat Nanjak Tapi Tidak Kuat Turun

Jumat, 17 Juni 2022 | 08:00 WIB

Sentimen & Stabilitas

Senin, 13 Juni 2022 | 22:11 WIB

Urgensi Pendanaan

Senin, 6 Juni 2022 | 00:05 WIB

Integrasi Dan Stasiun Sentral Manggarai

Minggu, 5 Juni 2022 | 11:57 WIB

ARB: "Jangan Ada Munaslub (Lagi) Di Golkar!"

Sabtu, 4 Juni 2022 | 23:33 WIB

Memaknai Hari Lahir Pancasila 2022

Rabu, 1 Juni 2022 | 15:34 WIB

Kepemimpinan Perempuan

Senin, 30 Mei 2022 | 09:55 WIB

Antisipasi Kelelahan Pengemudi Angkutan Umum

Sabtu, 28 Mei 2022 | 12:46 WIB

24 Tahun Reformasi

Senin, 23 Mei 2022 | 01:00 WIB
X