Sesi 1 Konferensi Wartawan Dunia di Korea Selatan: Tantangan Untuk Pembangunan Daerah

Oleh: Atal S Depari

SUARAKARYA.ID: Di Indonesia, pembangunan daerah menjadi agenda penting bagi pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Pengembangan infrastruktur, pariwisata, pertanian, industri, dan energi terbarukan menjadi salah satu fokus program pembangunan daerah.

Media memainkan peran penting dalam menginformasikan kepada publik tentang program-program ini dan kemajuannya. Namun wartawan menghadapi beberapa tantangan, antara lain sumber daya terbatas. Pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Dan, tekanan dari berbagai pemangku kepentingan. 

Beragam tantangan tantangan itu akhirnya terlihat dengan jelas dari pemaparan rekan-rekan pers dunia dalam Konferensi Wartawan Internasional di Korea Selatan, 24-29 April 2023. 

Isu pembangunan daerah di Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau, sering sekali menghadai masalah sumber daya, termasuk waktu, uang, dan peralatan. Apalagi proyek pembangunan di derah terpencil, yang menyulitkan akses wartawan berpergian dan meliputnya. 

Baca Juga: PWI Pusat Apresiasi Acara HPN di Karawang, Tiga Negara Ramaikan Napak Jagad Tarumanegara

Selain itu, banyak media kekurangan dana untuk meliput isu-isu ini. Sumber daya terbatas juga dapat menyebabkan kurangnya wartawan investigatif. Wartawan sangat ketergantungan pada sumber resmi yang mengakibatkan pelaporan sepihak. 

Dalam meliput isu-isu pembangunan daerah, sebagian wartawan kurang dalam pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang-bidang teknis, seperti teknik, ekonomi, dan sains. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kompleksitas proyek pembangunan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Terdapat juga tantangan dalam bahasa. Indonesia memiliki bahasa resmi negara, bahasa Indonesia, tetapi ada 652 bahasa dan dialek lain yang digunakan di seluruh negara. Hal ini membuat wartawan kerap mengalami kesulitan berkomunikasi. 

Wartawan harus mampu menganalisis dan menginterprestasikan data, yang membutuhkan landasan yang kuat dalam statistik dan analisis data. Tanpa pengetahuan dan keterampilan memadai, informasi yang dilaporkan wartawan tidak akan akurat atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan salah tafsir di kalangan publik. 

Baca Juga: Terima Pengurus PWI dan Siwo PWI Pusat, Menpora Ariotedjo Singgung Masalah Sensitif Olahraga Nasional

Wartawan yang meliput isu pembangunan daerah mungkin juga menghadapi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan komunitas lokal. Pemerintah dapat membatasi akses informasi atau menekan wartawan untuk melaporkan secara positif program pembangunan mereka. 

Bisnis dapat mengancam akan menarik iklan jika laporan negatif dipublikasikan. Sementara komunitas lokal mungkin menuntut agar wartawan memprioritaskan kepentingan mereka daripada kepentingan orang lain. Tekanan dari pemangku kepentingan dapat mengakibatkan penyensoran sendiri, yang mengarah pada pelaporan yang tidak lengkap atau bias. 

Untuk mengatasi tantangan itu, sejumlah pakar menyarankan untuk mengambil beberapa langkah. Pertama, media perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk meliput masalah, termasuk pendanaan untuk melakukan perjalanan dan ketersediaan peralatan.