• Minggu, 3 Juli 2022

LSM Olahraga Indonesia  Harus Ada  Forum  Mengoreksi Kebijakan Olahraga Nasional 

- Senin, 10 Januari 2022 | 23:14 WIB

JAKARTA : Pimpinan LSM Olahraga Indonesia, Michael A. Tani Wangge, mengatakan  sangat penting bagi kita adanya  sebuah lembaga  atau forum komunikasi  olahraga  yang berfungsi mengoreksi kebijakan tata kelola olahraga baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. 

Ini  sangat penting agar kebijakan-kebijakan olahraga yang diterapkan baik di tingkat nasional   maupun di provinsi bisa terkoreksi   dan tidak terjadi salah kaprah dalam praktek pelaksanannya. Hal ini disampaikan oleh, Michael A. Tani Wangge  di sekretariat LSM Olahraga Indonesia Jalan Casablanca  Tebet Jakarta Selatan Senin (10/1/2022). 

Dalam kesempatan itu ia mengatakan LSM Olahrtaga Indonesia di bawah koordinasinya menyoroti  sejumlah kebijakan olahrahga yang dinilai  salah kaprah. Kebijakan-kebijakan itu kata dia,  kelak bisa membawa kehancuran  pembinaan olahraga secara nasional bila tidak dikoreksi lewat lembaga-lembaga yang bisa menyuarakan kesalah-kaprahan kebijaksan ini.

Salah satu kebijakanan yang salah kaprah itu di antaranya adalah, kebijakan    yang menyebabkan    terjadi  “pengebirian”  terhadap lembaga olahraga bernama KONI (Komite Olahragga Naisonal Indonesia) Pusat oleh negara.  Seperti apa model pengebirian itu? 

Model pengebirian itu, ialah KONI diberi tugas dan kewajiban  secara maksimal sesuai Undang-Undang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) namun lembaga ini tidak diberi “peluru”  yang memadai oleh negara.  Kebijakan macam itulah menurut Michael A. Tani Wangge  perlu dikoreksi. 

Menurutnya, KONI Pusat harus tetap pada fungsinya sebagai pembina olahraga. Negara harus memberi fasislitas yang memadai kepada KONI Pusat sesuai fungsinya sebagai  pembina  olahraga dalam negeri di seluruh Indonesia. Kenyatannya tidak seperti situ. 

Negara seolah-olah turun tangan sendiri membina di berbagai lina olahraga.  Dan, memang ada pasal  yang mengatur bahwa negara menjadi pembina yaitu pada pasal 13.  Pasal ini menurutnya salah kaprah, dan keliruh besar.

Dimana-mana di seluruh dunia, negara tidak pernah campur tangan menjadi pembina, namun negara wajib membangun infrastruktur dan memfasislitasi lembaga non goverment  seperti KONI mengganti  tangan negara untuk menjangkau dalam berbagai kegiatan pembinaan olahraga. Hanya negara komunis yang pembinaan olahraga dilakukan oleh negara. Indonesia ‘kan bukan negara komunis katanya.

Dia mengatakan  sejak  diterbitkan Undang Undang SKN 17 tahun silam (2005) hingga saat ini tidak ada lembaga yang mampu mengoreksi kebijakan yang salah kaprah  seperti di atas. Berharap DPR RI  yang mengoreksi ternyata tidak juga. 

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

LPDUK Kelola Dana Komersial FORNAS VI

Jumat, 1 Juli 2022 | 20:52 WIB

Tiga Pekan Yang Menyakitkan Bagi Ginting

Jumat, 1 Juli 2022 | 20:40 WIB
X