Kemacetan di Sawangan Masih Jadi Sorotan Anggota DPRD Depok

SUARAKARYA.ID: Kegiatan reses anggota DPRD Kota Depok Fraksi Golkar di dapil masing-masing telah dilakukan. Dari hasil reses, kemacetan di Sawangan Depok menjadi sorotan. Hal ini disampaikan dalam laporan hasil reses para Wakil Rakyat Kota Depok dari masing-masing Fraksi dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok, Boulevard GDC, Kamis (9/2).

Adapun hasil reses dari Fraksi Partai Golkar dibawakan Ketua Fraksi Golkar Hj Juanah Sarmili. "Kemacetan di Jalan Raya Muchtar, Sawangan menjadi keluhan warga masyarakat dan mohon menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Depok karena aktifitas menjadi terhambat serta memakan waktu yang sangat lama diruas jalan raya tersebut," kata Hj Juanah Sarmili.

Hj.Juanah menuturkan terdapat beberapa aspirasi dan permasalahan yang disampaikan masyarakat. Yaitu terkait bidang infrastruktur, pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kependudukan, bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang keamanan.

Baca Juga: Anomi Masyarakat Tinggi, Paradise City 2 Optimis Terjual Habis

“Seluruh kegiatan reses secara mendetail dari setiap anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, sudah kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Depok,” ungkap Hj. Juanah.

Dari seluruh hasil reses yang dilakukan anggota DPRD menyoroti berbagai aspek kemasyarakatan, mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, hingga pendidikan dan infrastruktur.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 tahun 2018, Tentang peraturan Tata Tertib DPRD, pada pasal 111 ayat 4 disebutkan bahwa Anggota DPRD Wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD.

Hj.Juanah menuturkan terdapat beberapa aspirasi dan permasalahan yang disampaikan masyarakat. Yaitu terkait bidang infrastruktur, pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kependudukan, bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang keamanan.

Baca Juga: Tutup Rapim, Kapolri Pastikan Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah dari F1 Powerboat hingga Pemilu 2024

“Seluruh kegiatan reses secara mendetail dari setiap anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, sudah kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Depok,” ungkap Hj. Juanah.

Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan lebih menyoroti soal kesehatan yang spesifikasi membahas data DTKS.

Data DTKS untuk bantuan bagi keluarga kurang mampu harus diverifikasi ulang untuk menerima bantuan warga yang belum memiliki BPJS, KIS, atau bantuan lainnya.

Pemerintah Kota Depok harus melakukan verifikasi ulang pendataan DTKS yang ada dilapangan, karena masih adanya tidak valid data DTKS sehingga mengakibatkan data penerima bantuan sosial tidak akurat dan tidak tepat sasaran.

Oleh sebab itu, masih banyak warga tidak mampu yang tidak mendapat bantuan PKH ataupun bantuan lainnya. Sedangkan mereka melihat warga yang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS supaya tidak dipersulit untuk pengurusannya, karena masih banyak warga yang membutuhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).