Forum Dekan AIPKI Diharapkan Hasilkan Rekomendasi untuk Pemerintah

SUARAKARYA.ID: Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah, diharapkan mampu menghasilan rekomendasi yang digunakan oleh pemerintah. 

Forum yang mengambil tema Peran AIPKI dalam Menjaga Kualitas Lulusan Pendidikan Kedokteran melalui Academic Health System (AHS) itu, diikuti sebanyak 92 Fakultas Kedokteran (FK)  di Indonesia. Pertemuan tersebut dibuka Sabtu (28/1/2023) dan berakhir Minggu (29/1/2023).

"Ini adalah salah satu langkah strategis dalam menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan digunakan oleh pemerintah dalam pertimbangan pengambilan keputusan," jelas Ketua AIPKI, Prof  Dr Budi Santoso, dr., Sp OG(K), saat pembukaan Forum Dekan AIPKI di The Sunan Hotel, Kota Solo.

Baca Juga: Calon PMI Nonprosedural, Pengawas Ketenagakerjaan Berhasil Cegah Keberangkatan 87 Orang

Salah satu kebijakan pemerintaha adalah terkait pemenuhan dokter spesialis yang belum merata di semua daerah di Indonesia. Selain itu dirinya juga berharap agara produksi, distribusi, dan kualitas para lulusan FK dapat seimbang. 

“Tidak bisa kita hanya menyelesaikan produksi tanpa memikirkan produksi, bisa saja nanti para lulusan hanya akan berkumpul di kota-kota besar," jelasnya lagi.

Menurut Budi, di tahun 2023 ada 2.500 beasiswa yang ditujukan bagi Sp1 dan Sp2. Tetapi hal  ini harus dikaitkan dengan distribusi. 

Baca Juga: Cara Ambil Uang di ATM Mandiri Tanpa Kartu, Cepat dan Praktis Anti Ribet

"Seharusnya mereka nanti akan ditentukan didistribusikan ke mana sehingga kesehatan masyarakat di Indonesia merata,” katanya.

Dalam forum tersebut, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ditunjuk sebagai tuan rumah.  Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho dalam sambutannya menyampaikan pendidikan kedokteran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan nasional. 

“Penguasaan keilmuan, keterampilan, dan perilaku lulusan dokter, khususnya dokter spesialis menjadi salah satu penentu utama kualitas pelayanan asuhan medis kepada masyarakat," jelas Jamal.

Baca Juga: Gizi, Pemerintah Perbanyak Program Penambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil

Sehingga, pentingnya penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis harus disadari oleh pemangku kepentingan. Jamal juga mengatakan melalui sistem AHS, diharapkan dapat menyatukan prinsip university based dan hospital based.