SUARAKARYA.ID: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima audiensi kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta Wartomo, di Balai Kota, Rabu (18/1/2023).
Pertemuan ini menyatukan semangat melayani masyarakat, menuntaskan setiap problem pertanahan di Jakarta.
Dalam audiensi tersebut, Heru menekankan agar pengelolaan permasalahan tanah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga: Pj Gubernur DKI Pastikan Pelayanan Masyarakat Baik dan Profesional
Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap setiap masalah pertanahan di Jakarta.
"Pertemuan ini menyatukan semangat agar menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dengan dilakukan bersama-sama. Lakukan juga identifikasi permasalahan sebaik mungkin," ujar Heru.
Sementara itu, kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Wartomo menambahkan, pertemuan ini juga membahas validasi tanah serta upaya meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholders yang ada ke depannya.
Pada tahun 2023, Wartomo juga telah menargetkan sejumlah masalah yang akan diselesaikan.
Terkait hal itu, identifikasi masalah menjadi kunci penting untuk rampungnya persoalan.
"Target tahun ini tentunya harus melalui identifikasi, yang dilakukan secara menyeluruh," tuturnya. Wartomo mengatakan, terdapat skala prioritas untuk setiap persoalan.
Baca Juga: FPG DPRD DKI Minta Pj Gubernur Heru Budi Hartono Usut Penghilangan Dana Alkes Rp220 Miliar oleh TAPD
"Nanti skala prioritasnya, harus dilakukan mana yang segera diselesaikan mana yang harus melalui kajian dengan masukan dari berbagai lintas sektor. Itu yang akan kita lakukan. Hasil dari identifikasi tadi dan itu yang kita lakukan," tuturnya.***
Artikel Terkait
Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Ikut Peduli Korban Gempa Cianjur, Bantuan Dilepas Pj Gubernur
PDIP Jakarta Utara Sarankan Pj Gubernur Gencarkan Pelayanan Publik dan Komunikasi Digital
Sidak Ke Kelurahan Penjaringan, Pj Gubernur Heru Budi Janji Optimalkan Pelayanan Publik
Tahun Penuh Tantangan, KADIN Jakpus Harapkan Pj Gubernur Serius Perhatikan Eksistensi UMKM di Jakarta
FPG DPRD DKI Minta Pj Gubernur Heru Budi Hartono Usut Penghilangan Dana Alkes Rp220 Miliar oleh TAPD