SGY: Kritik Rocky Gerung Terhadap Kebijakan Pj Gubernur DKI Baik Asal Untuk Kepentingan Masyarakat

SUARAKARYA.ID: Baru satu bulan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta kebijakan Heru Budi Hartono telah  memanen kritik dari banyak pihak.

Pengamat politik fenomenal Rocky Gerung (RG) yang mengkritik keras  kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono.  

Rocky Gerung menganggap dihilangkannya program penyediaan jalur sepeda bertentangan dengan gagasan KTT G20, yakni pengurangan emisi karbon alias polusi udara.

Baca Juga: Pj Gubernur Heru: Soliditas Tiga Pilar Jaga Kamtibmas

Rocky menganggap ada proyek De-Aniesisasi atau upaya penghilangan jejak kinerja Anies Baswedan. 

Selain Rocky Gerung atau RG, pakar ekonomi dan politikus Top Rizal Ramli (RR) juga turut bicara. Menurut Rizal Ramli, diangkatnya Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari dendam Jokowi terhadap Anies Baswedan.

 Presiden Jokowi sengaja mengangkat Pj Gubernur Heru untuk membabat apapun yang Anies pernah lakukan. 

Menanggapi pernyataan dua tokoh kontroversi tersebut, pengamat kebijakan publik Jakarta Sugiyanto atau SGY menilai, kritik Rocky Gerung dan Rizal Ramli tersebut jelas tidak masuk akal alias absurd.

Baca Juga: Dihadiri Pj Gubernur Heru, Politisi Syarif Raih Gelar Doktor Hukum Dengan IPK Cumlaude

"Selain absurd, kritikan seperti ini jelas asal bunyi (asbun),” kata Sugiyanto yang juga aktivis senior Jakarta kepada wartawan, Minggu (27/11/2022). 

Lebih lanjut SGY mengatakan, kritik kepada Heru juga datang dari angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Politisi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli mempersoalkan kebijakan pergeseran anggaran pada saat rapat Banggar DPRD belum lama ini.

Baca Juga: Pj Gubernur DKI Heru Resmikan Rumah Digital Untuk Disabilitas

Menurut Taufik terlihat ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswedan.

Beberapa kebijakan yang dimaksud Muhammad Taufik, kata SGY, diantaranya tentang program jalur sepeda, sumur resapan, dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp 0 seperti dalam Jaklingko. 

“Tentang kritik  politis PKS Taufik, yakni ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswdan juga tidak masuk akal. Kritik ini juga dapat dianggap asal bunyi,” ujar SGY.

Baca Juga: Bersama Presiden, Pj Gubernur Heru Saksikan Pertunjukan Indonesia Defence Expo & Forum

Untuk sistem integrasi angkutan umum, papar SGY, dikelola oleh PT Transportasi Jakarta dengan menggandeng pengelola angkutan umum di ibu kota.

Pemerintah DKI lalu membayar melalui subsidi yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta, namun subsidi PT TJ untuk tahun depan dikurangi. Hal inilah yang dipersoalkan oleh politisi PKS Taufik. 

Masih kata SGY melanjutkan, kritik juga muncul dari angoota DPRD partai Demokrat Mujiyono dan Nasdem Jupiter. Politisi tersebut mengkritik Heru tentang Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP 56 tahun. 

Baca Juga: Empat Tahun Selalu Rugi, Pj Gubernur Heru Budi Didesak Segera Rombak Direksi PT Jakpro

“Jadi untuk kritik jalur sepeda jawabnya mudah, yakni wacana Pj Gubernur Heru menunda pembuatan jalur sepeda yaitu untuk lebih dulu memastikan kualitas jalur sepeda yang telah terbangun berfungsi dengan baik," tegas SGY

Evaluasi jalur sepeda, kata SGY, adalah penting, sebab jalur sepeda di Jakarta bisa berubah fungsi menjadi apapun, seperti tempat parkir, tepat untuk bedagang dan lainnya. Dan untuk pergeseran anggaran sumur resapan dan dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp0 seperti dalam Jaklingko pastinya juga akan berkaitan dengan evaluasi. 

“Program sumur resapan juga penting dievaluasi. Artinya, perlu diketahui seberapa penting sumur resapan bisa mengatasi masalah banjir Jakarta dibandingkan dengan pembuatan sodetan Ciliwung Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi sungai dan lainnya. Dan Jaklinko, evaluasi juga penting, yakni untuk mengetahui efektifitas tarif Rp 0 di masyarakat,” ucap SGY.