Pelaku Usaha Yang Sebabkan Kematian Ratusan Balita Harus Bertanggungjawab

- Rabu, 9 November 2022 | 08:51 WIB
Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto,SH.
Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto,SH.




SUARAKARYA.ID:  Kasus gagal ginjal terhadap ratusan  anak Indonesia perlu dilihat dalam kacamata hukum.

Anak yang menjadi korban perlu dilindungi, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 4 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana hak anak bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan pemerintah.

Bukan hanya itu, mereka juga harus dilindungi haknya sebagai konsumen yang juga mendapatkan perlindungan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca Juga: Kematian 344 Balita Akibat Gagal Ginjal, BPOM Dinilai Langgar Maklumat Sendiri


Demikian disampaikan  Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto, SH  kepada Suarakarya.Id di Jakarta, Selasa malam, (8/11/2022).

“Mestinya, pelaku usaha produsen dan penyedia obat cair yang diduga mengandung etilen glikol dan detilen glikol yang menjadi detterent effect yang mengakibatkan kasus gagal ginjal, mereka itu harus bertanggungjawab, dan dapat dikenakan sanksi pidana,”ujar Rudy.

Pelaku usaha produsen dan penyedia obat cair tersebut, lanjut Ruddy, Berdasarkan ketentuan di Pasal 188 ayat (3) jo Pasal 196 UU Kesehatan yang menyatakan, setiap orang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak penuhi persyaratan keamanan di pidana paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Baca Juga: 71 Kasus Gagal Ginjal Akut, Pj Gubernur: Faskes DKI Siap Layani Pelatihan Standarisasi Labkesda

Sedangkan dalam hal perlindungan konsumen, Perusahaan farmasi diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 8 jo Pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal tersebut melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dan tercemar tanpa informasi benar serta tidak menarik dari peredaran, maka bisa dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 Miliar.


Dan apabila mengakibatkan kematian, dikenakan tambahan hukuman, yakni pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, dan dicabut izin produksinya.

Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Menko PMK Sidak Apotek Cek Kepatuhan dalam Penjualan Obat Sirup

 

Tidak hanya itu, BPOM, Kemenkes, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian yang karena lalai menjalankan fungsinya dapat dijerat Pasal 359 dan 360 KUHP.

Pasal ini mengatur tentang kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan luka berat hingga kematian orang lain.

Sedangkan, jika ada unsur kesengajaan, pihak yang terbukti harus dipidanakan dalam Pasal 338 dan 340.

Baca Juga: AKI, Gagal Ginjal Akut pada Anak, Inilah Tanda-Tandanya


“Terkait tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat obat sirup yang mengandung EG, DEG, dan EGBE sehingga menyebabkan gagal ginjal akut anak merebak.

 Maka kerugian masyarakat yang telah membeli dan mengkonsumsi apalagi yang menjadi korban harus tetap mendapatkan pertanggungjawaban hukum.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Baca dan Pilih Nama Bayi Perempuan Top Zaman Ini

Minggu, 5 Februari 2023 | 18:04 WIB
X