Kebijakan Kemnaker dalam Hadapi Ancaman Resesi Global Peroleh Apresiasi Komisi IX DPR

 

 

SUARAKARYA.ID: Berbagai kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperoleh apresiasi sejumlah anggota Komisi IX DPR. 

 

Apresiasi terhadap kebijakan Kemnaker itu, disampaikan saat Rapat Kerja Menaker dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

 

Anggota Komisi IX Haruna misalnya mengapresiasi kebijakan Kemnaker, saat Menaker  berhasil menurunkan tingkat pengangguran paska pandemi Covid-19.

 

 

"Saya kira ini formulasinya kalau perlu dicetak, Bu. Formulasi penurunan ini sangat luar biasa. Kita apresiasi Bu Menteri," kata Haruna.

 

Apresiasi juga datang dari anggota Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa terkait berbagai kebijakan yang diambil Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global dan dampaknya bagi ketenagakerjaan.

 

"Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan pemerintah. Dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan,"  tutur Saniatul Lativa.

 

 

Sementara anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki Pratama menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Menaker, yang berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing. Baik dalam kondisi normal maupun tidak normal, seperti saat pandemi Covid-19.

 

"Saya ingin memberikan apresiasi yang penuh kepada Bu Menteri dan seluruh jajarannya. Selama ini sudah membuat konsep, bagaimana nantinya tenaga kerja kita mampu bersaing di saat stabil, maupun di saat badai yang luar biasa," ungkapnya. 

 

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan, Kemnaker 

telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, serta inklusif yang meliputi 5 pilar.

 

 

Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis.***